BLSM cair, ratusan kepala desa cemas
Kamis, 27 Juni 2013 - 13:07 WIB
BLSM cair, ratusan kepala desa cemas
A
A
A
Sindonews.com - Pembagian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) semakin dekat, namun kegiatan itu justru membuat seluruh kepala desa (Kades) di Garut cemas.
Para kades khawatir, program kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ini akan berujung gejolak.
Alasannya, para penerima dana BLSM di tiap desa tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin yang ada.
Kepala Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Enjang Suganda, mengaku kekhawatiran tersebut sering mengemuka dalam perbincangan antar kepala desa di Cikajang.
"Beban tanggung jawab kami selaku kepala desa sangat besar dalam progam ini. Di saat kami ditutut harus adil, namun ternyata masih ada warga kami yang miskin tapi tidak masuk ke dalam daftar penerima BLSM. Ujung-ujungnya kami nanti dianggap yang tidak-tidak oleh warga," kata Enjang Kamis (27/6/2013).
Berdasarkan data BPLS beberapa waktu lalu, sebut Enjang, jumlah warga miskin di Desa Simpang sebanyak 1.205 kepala keluarga (KK). Namun, jumlah penerima BLSM di desanya hanya tercatat sekitar 700 KK saja.
"Datanya kurang jelas. Ketidakjelasan ini bisa memicu rasa kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Menurut saya, daripada dibagi-bagikan untuk hal yang belum pasti membantu masyarakat miskin, lebih baik dana BLSM digunakan untuk membangun infrastruktur. Memperbaiki jalan misalnya. Jelas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Aep Saepudin. Di desanya, jumlah penerima BLSM hanya sebanyak 600-an KK dari total warga miskin yang berjumlah 1.000 KK lebih.
"Melihat kenyataan ini, konflik sudah pasti akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sekarang, tinggal peran para tokoh seperti RT, RW, dan ulama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, delapan desa di Kecamatan Pangatikan secara terang-terangan menolak pembagian dana BLSM. Camat Pangatikan Asep Rahmat Solihin menjelaskan, sikap penolakan para kepala desa ini disebabkan oleh ketidakjelasan data penerima BLSM di masing-masing desanya.
"Kami akan memusyawarahkan masalah ini kembali dengan para kepala desa karena BLSM adalah program Pemerintah Pusat yang harus disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, dana BLSM untuk masyarakat Garut akan dibagikan pada Juli 2013 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Garut Iman Alirahman menyebutkan, jumlah penerima BLSM tahun ini berkurang sebanyak 38.761 dari jumlah penerima program yang sama di 2008 lalu.
"Di 2008 lalu, penerima BLSM di Garut mencapai 221.000 orang sedangkan kini, menjadi 182.239. Mudah-mudahan tidak ada konflik nantinya," ujarnya.
Para kades khawatir, program kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ini akan berujung gejolak.
Alasannya, para penerima dana BLSM di tiap desa tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin yang ada.
Kepala Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Enjang Suganda, mengaku kekhawatiran tersebut sering mengemuka dalam perbincangan antar kepala desa di Cikajang.
"Beban tanggung jawab kami selaku kepala desa sangat besar dalam progam ini. Di saat kami ditutut harus adil, namun ternyata masih ada warga kami yang miskin tapi tidak masuk ke dalam daftar penerima BLSM. Ujung-ujungnya kami nanti dianggap yang tidak-tidak oleh warga," kata Enjang Kamis (27/6/2013).
Berdasarkan data BPLS beberapa waktu lalu, sebut Enjang, jumlah warga miskin di Desa Simpang sebanyak 1.205 kepala keluarga (KK). Namun, jumlah penerima BLSM di desanya hanya tercatat sekitar 700 KK saja.
"Datanya kurang jelas. Ketidakjelasan ini bisa memicu rasa kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat. Menurut saya, daripada dibagi-bagikan untuk hal yang belum pasti membantu masyarakat miskin, lebih baik dana BLSM digunakan untuk membangun infrastruktur. Memperbaiki jalan misalnya. Jelas dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.
Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Kepala Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Aep Saepudin. Di desanya, jumlah penerima BLSM hanya sebanyak 600-an KK dari total warga miskin yang berjumlah 1.000 KK lebih.
"Melihat kenyataan ini, konflik sudah pasti akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sekarang, tinggal peran para tokoh seperti RT, RW, dan ulama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, delapan desa di Kecamatan Pangatikan secara terang-terangan menolak pembagian dana BLSM. Camat Pangatikan Asep Rahmat Solihin menjelaskan, sikap penolakan para kepala desa ini disebabkan oleh ketidakjelasan data penerima BLSM di masing-masing desanya.
"Kami akan memusyawarahkan masalah ini kembali dengan para kepala desa karena BLSM adalah program Pemerintah Pusat yang harus disampaikan kepada masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, dana BLSM untuk masyarakat Garut akan dibagikan pada Juli 2013 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Garut Iman Alirahman menyebutkan, jumlah penerima BLSM tahun ini berkurang sebanyak 38.761 dari jumlah penerima program yang sama di 2008 lalu.
"Di 2008 lalu, penerima BLSM di Garut mencapai 221.000 orang sedangkan kini, menjadi 182.239. Mudah-mudahan tidak ada konflik nantinya," ujarnya.
(lns)
