Pencairan BLSM di Magelang tunggu KPS

Sindonews.com - Pendistribusian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), di Kabupaten dan Kota Magelang, masih belum dipastikan. Saat ini, Kantor Pos Magelang sebagai institusi yang berwewenang mendistribusikan BLSM masih menunggu kedatangan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dari pemerintah pusat.

Kepala Kantor Pos Magelang Agus Sulistyo mengatakan, KPS diperkirakan paling telat diterima hari ini. Setidaknya, pendistribusian BLSM bisa dilaksanakan Juli mendatang.

“Itu saja masih dalam perkiraan. Jadi bisa saja tepat waktu atau malah mundur lagi. Namun dipastikan, setelah kartu itu diterima oleh yang berhak, dana BLSM bisa langsung kami distribusikan. Untuk dananya sendiri, sebenarnya sudah ada di kami,” katanya, Rabu (26/6/2013).

Sejauh ini, pihaknya melakukan sejumlah persiapan. Diantaranya membuat jadwal, menginventarisir petugas, termasuk juga tenaga harian lepas (PHL) yang akan dilibatkan dalam pendistribusian BLSM itu. Selain itu, pihaknya juga menentukan lokasi atau tempat-tempat pendistribusian.

“Sejauh ini, semua persiapan itu sudah kami lakukan. Termasuk juga berkoordiansi dengan Pemkab dan Pemkot Magelang, serta Polres Magelang Kota sebagai pihak yang bertanggungjawab dikeamanannya. Jadi sebenarnya, kami tinggal melaksanakan saja,” terangnya.

Untuk total penerima BLSM diwilayah kerjanya, total ada 94.651 penerima. Total sebanyak itu, tersebar di Kabupaten Magelang yang ada 90.150 penerima. Paling besar penerima BLSM di wilayah ini, terdapat di Kecamatan Kaliangkrik yang berjumlah 10.971 penerima. Disusul Kecamatan Bandongan yang ada 9.863 penerima.

“Untuk Kota Magelang, hanya terdapat 4.501 penerima BLSM,” sebutnya.

Direncanakan, pendistribusian BLSM akan dilayani disetiap kantor pos cabang yang berjumlah 19 kantor. Selain itu juga di balai desa atau lokasi-lokasi lain yang ditunjuk.

“Paling lambat, pendistribusian BLSM di wilayah ini sekitar awal bulan Juli besok. Saat ini hanya terkendala kartunya saja yang belum kami terima dan distribusikan,” tegasnya.

Kepala Bidang Potensi dan Pelayanan Sosial, Disnakersostrans, Dhian Hermawan mengatakan pihaknya belum mendapatkan infomasi secara resmi terkait penggunaan KPS. “Apakah itu untuk BLSM dan bantuan lain, kami juga belum mendapat informasi,” jelasnya.