KPS bakal diantar sampai rumah warga
Rabu, 19 Juni 2013 - 16:19 WIB
KPS bakal diantar sampai rumah warga
A
A
A
Sindonews.com - Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tiba di kantor PT Pos Indonesia Unit Pelaksana Operasi di Jalan Kartini, Depok, besok. Tahapannya, setelah KPS sampai, maka warga hanya diminta menunggu di rumah masing-masing.
Karena PT Pos Indonesia akan melayani sampai tuntas, pengiriman KPS ke masing-masing rumah warga yang berhak mendapat dana Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM).
Manager SDM dan Sarana PT Pos Indonesia Cabang Depok yang juga Humas KPS Nur Komardi memastikan, PT Pos Indonesia tak memungut biaya apapun dalam pengantaran KPS ke tangan warga yang berhak.
Terdapat tiga kategori warga dalam setiap rumah tangga yang berhak menerima KPS, kepala keluarga, pendamping keluarga dan anak serumah.
"Jika diluar kategori itu, kami enggak akan berikan KPS ke tangan orang lain. Petugas akan membawa untuk diserahkan ke pemerintah. Jika tak ada juga, misalnya pindah alamat atau meninggal, maka akan kami kembalikan kepada pemerintah juga. Karena ini amanah harus kami jalankan dengan baik," jelasnya kepada wartawan di kantornya, Rabu (19/6/2013).
Komardi mengaku membutuhkan waktu sampai tujuh hari untuk mendistribusikan KPS ke tiap warga. Segenap pegawai pos, kata dia, punya tanggung jawab menyerahkan kepada penerima sesuai dengan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang ada.
"Ada sekitar 73 petugas yang sudah siap mendistribusikan, karena terkadang mencari alamat di Depok agak susah dari gang ke gang. Karena itu kami perlu waktu satu minggu, dan kami ingatkan petugas pos selalu memiliki kartu identitas, pakai seragam dan ada tanda terima. Jadi kalau ada yang memungut uang jangan percaya," paparnya.
Namun Komardi menegaskan, KPS tak selalu berhubungan dengan pencairan BLSM. Intinya, kata dia, penerima KPS bisa terdaftar dalam program apapun yang digelontorkan pemerintah untuk warga miskin.
"Ini yang perlu kita edukasi, masyarakat yang sudah mendapat KPS belum langsung mendapat dana BLSM, kan tergantung jadwal pemerintah. Nanti akan kami sosialisasikan, tetapi kartu itu bisa untuk program sosial yang lain," tandasnya.
Karena PT Pos Indonesia akan melayani sampai tuntas, pengiriman KPS ke masing-masing rumah warga yang berhak mendapat dana Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM).
Manager SDM dan Sarana PT Pos Indonesia Cabang Depok yang juga Humas KPS Nur Komardi memastikan, PT Pos Indonesia tak memungut biaya apapun dalam pengantaran KPS ke tangan warga yang berhak.
Terdapat tiga kategori warga dalam setiap rumah tangga yang berhak menerima KPS, kepala keluarga, pendamping keluarga dan anak serumah.
"Jika diluar kategori itu, kami enggak akan berikan KPS ke tangan orang lain. Petugas akan membawa untuk diserahkan ke pemerintah. Jika tak ada juga, misalnya pindah alamat atau meninggal, maka akan kami kembalikan kepada pemerintah juga. Karena ini amanah harus kami jalankan dengan baik," jelasnya kepada wartawan di kantornya, Rabu (19/6/2013).
Komardi mengaku membutuhkan waktu sampai tujuh hari untuk mendistribusikan KPS ke tiap warga. Segenap pegawai pos, kata dia, punya tanggung jawab menyerahkan kepada penerima sesuai dengan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang ada.
"Ada sekitar 73 petugas yang sudah siap mendistribusikan, karena terkadang mencari alamat di Depok agak susah dari gang ke gang. Karena itu kami perlu waktu satu minggu, dan kami ingatkan petugas pos selalu memiliki kartu identitas, pakai seragam dan ada tanda terima. Jadi kalau ada yang memungut uang jangan percaya," paparnya.
Namun Komardi menegaskan, KPS tak selalu berhubungan dengan pencairan BLSM. Intinya, kata dia, penerima KPS bisa terdaftar dalam program apapun yang digelontorkan pemerintah untuk warga miskin.
"Ini yang perlu kita edukasi, masyarakat yang sudah mendapat KPS belum langsung mendapat dana BLSM, kan tergantung jadwal pemerintah. Nanti akan kami sosialisasikan, tetapi kartu itu bisa untuk program sosial yang lain," tandasnya.
(stb)
