Kades se-Jatiwangi juga menolak BLSM
Rabu, 19 Juni 2013 - 15:57 WIB
Kades se-Jatiwangi juga menolak BLSM
A
A
A
Sindonews.com - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ternyata banyak mendapat penolakan. Buktinya, Kepala Desa se-Kecematan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menolak BLSM.
Kades Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Ginggi Syar Hasyim mengatakan, BLSM lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada positif, khususnya bagi kepala desa. Karena berdasarkan pengalamannya, aparatur desa tidak pernah dilibatkan dalam merumuskan calon penerima bantuan.
“Mekanisme pengambil keputusan calon penerima bantuan semuanya seolah-olah telah dipetakan oleh BPS. Akan tetapi tentunya, biasanya Pemerintah Desa (Pemdes) lah yang menjadi sasaran kekecewaan warga,” kata Ginggi di kantornya, Rabu (19/6/2013).
Selain itu, jelas dia, ketika nantinya program BLSM tersebut diberlakukan, akan berdampak terhadap rakyat malas dalam melakukan usaha. Dijelaskan dia, rakyat akan terbiasa dengan menunggu bantuan-bantuan serupa tanpa mau berusaha keras.
“Dan itu adalah kecelakaan berat bagi hidup berbangsa dan bernegara,” lanjut dia
Tekait hal tersebut, seluruh Kades se-Kecamatan Jatiwangi yang tergabung dalam Paguyuban Kades se Kecamatan Jatiwangi menolak rencana program BLSM tersebut. Selain menyatakan penolakan, Paguyuban Kades juga mencoba memberikan solusi yang dinilai lebih baik dibanding program tersebut.
“Kami menyarankan kompensasi kenaikan BBM dialokasikan kepada Program padat karya yang lebih banyak dan Bantuan langsung hanya diperuntukkan bagi Jompo miskin,” kata ketua Paguyuban Kades se Kecamatan Jatiwangi, Agus Johar.
Kades Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Ginggi Syar Hasyim mengatakan, BLSM lebih banyak menimbulkan dampak negatif dari pada positif, khususnya bagi kepala desa. Karena berdasarkan pengalamannya, aparatur desa tidak pernah dilibatkan dalam merumuskan calon penerima bantuan.
“Mekanisme pengambil keputusan calon penerima bantuan semuanya seolah-olah telah dipetakan oleh BPS. Akan tetapi tentunya, biasanya Pemerintah Desa (Pemdes) lah yang menjadi sasaran kekecewaan warga,” kata Ginggi di kantornya, Rabu (19/6/2013).
Selain itu, jelas dia, ketika nantinya program BLSM tersebut diberlakukan, akan berdampak terhadap rakyat malas dalam melakukan usaha. Dijelaskan dia, rakyat akan terbiasa dengan menunggu bantuan-bantuan serupa tanpa mau berusaha keras.
“Dan itu adalah kecelakaan berat bagi hidup berbangsa dan bernegara,” lanjut dia
Tekait hal tersebut, seluruh Kades se-Kecamatan Jatiwangi yang tergabung dalam Paguyuban Kades se Kecamatan Jatiwangi menolak rencana program BLSM tersebut. Selain menyatakan penolakan, Paguyuban Kades juga mencoba memberikan solusi yang dinilai lebih baik dibanding program tersebut.
“Kami menyarankan kompensasi kenaikan BBM dialokasikan kepada Program padat karya yang lebih banyak dan Bantuan langsung hanya diperuntukkan bagi Jompo miskin,” kata ketua Paguyuban Kades se Kecamatan Jatiwangi, Agus Johar.
(ysw)
