DKI raih 3 besar penerapan sistem birokrasi di Indonesia
Rabu, 12 Juni 2013 - 16:20 WIB
DKI raih 3 besar penerapan sistem birokrasi di Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Hasil kajian dan penelitian lembaga Indonesia Governance Index (IGI), Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat ketiga dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia.
Hal itu dikatakan Peneliti IGI Jakarta Herry Yogaswara. Menurutnya, hasil peringkat ketiga Jakarta diraih dari sistem penerapan birokrasi pemerintahan Joko Widodo, yang memperoleh indeks sebesar 7,34 persen, mengalami peningkatan di tahun 2013.
"Salah satu yang berkontribusi menjadikan DKI Jakarta menduduki peringkat 3 terbaik, kinerja arena Birokrasi," ujar Herry, di Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Namun, bukan berarti kinerjanya sudah baik, sebab salah satu kelemahan dibirokrasi, penerapan prinsip partisipasi yang masih lemah (4,05) dari para birokratis dibawahnya.
“Ini disebabkan karena belum efektifnya unit pelayanan pengaduan masyarakat, yang ada di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi (Dispenda),” paparnya.
Untuk diketahui, hasil resmi yang dirilis IGI terhitung mulai tahun 2012 menempatkan 10 besar pemerintah terbaik seluruh Indonesia. Kelimanya antara lain, Provinsi DIY (6,80) Jatim (6,42) DKI Jakarta (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23), sedangkan lima provinsi terbawah adalah Provinsi Papua (4,86), NTT (4,82), Bengkulu (4,77), Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41).
Hal itu dikatakan Peneliti IGI Jakarta Herry Yogaswara. Menurutnya, hasil peringkat ketiga Jakarta diraih dari sistem penerapan birokrasi pemerintahan Joko Widodo, yang memperoleh indeks sebesar 7,34 persen, mengalami peningkatan di tahun 2013.
"Salah satu yang berkontribusi menjadikan DKI Jakarta menduduki peringkat 3 terbaik, kinerja arena Birokrasi," ujar Herry, di Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Namun, bukan berarti kinerjanya sudah baik, sebab salah satu kelemahan dibirokrasi, penerapan prinsip partisipasi yang masih lemah (4,05) dari para birokratis dibawahnya.
“Ini disebabkan karena belum efektifnya unit pelayanan pengaduan masyarakat, yang ada di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi (Dispenda),” paparnya.
Untuk diketahui, hasil resmi yang dirilis IGI terhitung mulai tahun 2012 menempatkan 10 besar pemerintah terbaik seluruh Indonesia. Kelimanya antara lain, Provinsi DIY (6,80) Jatim (6,42) DKI Jakarta (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23), sedangkan lima provinsi terbawah adalah Provinsi Papua (4,86), NTT (4,82), Bengkulu (4,77), Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41).
(stb)
