Demo tolak KJS berlanjut di DPRD DKI
Kamis, 30 Mei 2013 - 13:38 WIB
Demo tolak KJS berlanjut di DPRD DKI
A
A
A
Sindonews.com - Ribuan massa yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Balai Kota DKI, jalan Merdeka Selatan, kini melanjutkan aksinya di depan kantor DPRD DKI Jakarta.
Saat menyampaikan tuntutannya didepan gedung DPRD DKI, massa yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat meminta kepada DPRD DKI, untuk menanyakan program KJS yang melibatkan PT Askes. Hal itu dikatakan Koordinator aksi Yuda Manggala.
Ia menilai, program KJS cenderung gagal untuk kesehatan warga Jakarta.
"Kita minta kepada DPRD DKI untuk menanyakan program KJS, yang sekarang melibatkan PT Askes. KJS itu gagal untuk memberi pelayanan rakyat Jakarta," kata Yuda, di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Dari pantauan Sindonews, terlihat puluhan aparat keamanan polisi berjaga di dalam pagar gedung DPRD DKI. Lalu lintas pun di depan Gedung DRPD DKI, di jalan Kebon Sirih terpantau padat merayap.
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Joko Widodo dan DPRD DKI sedang melakukan rapat bersama yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang badan pelayanan terpadu satu pintu dan rancangan peraturan daerah, tentang badan layanan pengadaan barang dan jasa.
Saat menyampaikan tuntutannya didepan gedung DPRD DKI, massa yang tergabung dalam Front Pengawal Program Pro Rakyat meminta kepada DPRD DKI, untuk menanyakan program KJS yang melibatkan PT Askes. Hal itu dikatakan Koordinator aksi Yuda Manggala.
Ia menilai, program KJS cenderung gagal untuk kesehatan warga Jakarta.
"Kita minta kepada DPRD DKI untuk menanyakan program KJS, yang sekarang melibatkan PT Askes. KJS itu gagal untuk memberi pelayanan rakyat Jakarta," kata Yuda, di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Dari pantauan Sindonews, terlihat puluhan aparat keamanan polisi berjaga di dalam pagar gedung DPRD DKI. Lalu lintas pun di depan Gedung DRPD DKI, di jalan Kebon Sirih terpantau padat merayap.
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Joko Widodo dan DPRD DKI sedang melakukan rapat bersama yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang badan pelayanan terpadu satu pintu dan rancangan peraturan daerah, tentang badan layanan pengadaan barang dan jasa.
(stb)
