Fraksi Demokrat ikut geruduk kantor Jokowi
Kamis, 30 Mei 2013 - 12:23 WIB
Fraksi Demokrat ikut geruduk kantor Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Fraksi Partai Demokrat dan salah satu penggagas hak interpelasi, Taufikurrahman menyampaikan orasi bersama ribuan massa, yang menolak program KJS di kantor Gubernur Balai Kota DKI Jakarta.
Dalam orasinya, pria yang biasa dipanggil Taufik mengatakan, dirinya mendukung aksi massa tersebut. Pasalnya, program KJS telah dihilangkan dari fungsinya untuk memberi hak kesehatan warga Jakarta, saat Pemprov DKI melibatkan PT Askes didalamnya.
"Saya di atas mobil ini untuk memberi dukungan kepada rakyat Jakarta, yang menolak KJS. Program yang katanya unggulan telah hilang dari fungsinya, saat Jokowi-Ahok melibatkan Askes," ucap Taufik, dalam orasinya, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Selain itu, dalam program KJS Gubernur Joko Widodo dan Wakilnya, hanya mampu melakukan pencitraan dengan membagi-bagikan kartu KJS.
"Kami tahu Jokowi-Ahok yang bisanya cuma blusukan dengan membagikan kartu KJS. Buat apa blusukan itu?," ujarnya.
Seperti diketahui, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mayoritas anggota fraksinya mendukung hak interpelasi program KJS. Dari 32 anggota yang melakukan tanda tangan rencana hak interpelasi, sebanyak 20 anggota berasal dari fraksi Demokrat DPRD DKI.
Sementara itu, tiga fraksi sebelumnya telah mundur dari dukungan hak interpelasi. Tiga fraksi tersebut antara lain, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan fraksi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Dalam orasinya, pria yang biasa dipanggil Taufik mengatakan, dirinya mendukung aksi massa tersebut. Pasalnya, program KJS telah dihilangkan dari fungsinya untuk memberi hak kesehatan warga Jakarta, saat Pemprov DKI melibatkan PT Askes didalamnya.
"Saya di atas mobil ini untuk memberi dukungan kepada rakyat Jakarta, yang menolak KJS. Program yang katanya unggulan telah hilang dari fungsinya, saat Jokowi-Ahok melibatkan Askes," ucap Taufik, dalam orasinya, di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Selain itu, dalam program KJS Gubernur Joko Widodo dan Wakilnya, hanya mampu melakukan pencitraan dengan membagi-bagikan kartu KJS.
"Kami tahu Jokowi-Ahok yang bisanya cuma blusukan dengan membagikan kartu KJS. Buat apa blusukan itu?," ujarnya.
Seperti diketahui, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mayoritas anggota fraksinya mendukung hak interpelasi program KJS. Dari 32 anggota yang melakukan tanda tangan rencana hak interpelasi, sebanyak 20 anggota berasal dari fraksi Demokrat DPRD DKI.
Sementara itu, tiga fraksi sebelumnya telah mundur dari dukungan hak interpelasi. Tiga fraksi tersebut antara lain, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan fraksi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
(stb)
