Warga Pluit mesti tinggal di Rusun, tegas Jokowi
Rabu, 24 April 2013 - 13:59 WIB
Warga Pluit mesti tinggal di Rusun, tegas Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Sebagian warga bantaran Waduk Pluit menolak pemberian Rumah Susun (Rusun), oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setelah digusur. Mereka meminta lahan tempat tinggal sebagai gantinya. Padahal, tanah yang mereka huni sekarang milik Pemprov DKI.
Menanggapi permintaan warga, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pihaknya tidak akan memenuhi permintaan warga. Karena Pemprov DKI sudah menyediakan rumah susun di Muara Baru.
"Ada yang minta tidak mau rusun, mintanya lahan. Kalau mintanya yang seperti ini, ya kita yang sulit," kata Jokowi, kepada wartawan, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (24/4/2013).
Rusun yang menampung warga gusuran itu, nantinya akan dibangun di sekitar Muara Baru. Pemprov DKI, lanjut Jokowi, juga tidak akan memberikan uang kerohiman kepada para pemilik bangunan ilegal.
"Mendirikan bangunan disewain, ada satu orang yang 20 rumah, ada yang 15, ada yang 10 rumah. Itu yang kita enggak mau (beri uang kerohiman). Kalau itu enggak kita hentikan, di mana-mana akan terjadi seperti itu. Nanti, tanah-tanah negara didirikan bangunan," tandasnya.
Jokowi mengaku, sudah berdialog dengan perwakilan warga bantaran Waduk Pluit dan sudah ada solusi. Namun belakangan ada penolakan rusun lagi.
"Kalau kita enggak terus-terusan berani memutuskan seperti itu, ya enggak akan rampung-rampung. Tapi masalah warga ini diberi solusi," jelasnya.
Menanggapi permintaan warga, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pihaknya tidak akan memenuhi permintaan warga. Karena Pemprov DKI sudah menyediakan rumah susun di Muara Baru.
"Ada yang minta tidak mau rusun, mintanya lahan. Kalau mintanya yang seperti ini, ya kita yang sulit," kata Jokowi, kepada wartawan, di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (24/4/2013).
Rusun yang menampung warga gusuran itu, nantinya akan dibangun di sekitar Muara Baru. Pemprov DKI, lanjut Jokowi, juga tidak akan memberikan uang kerohiman kepada para pemilik bangunan ilegal.
"Mendirikan bangunan disewain, ada satu orang yang 20 rumah, ada yang 15, ada yang 10 rumah. Itu yang kita enggak mau (beri uang kerohiman). Kalau itu enggak kita hentikan, di mana-mana akan terjadi seperti itu. Nanti, tanah-tanah negara didirikan bangunan," tandasnya.
Jokowi mengaku, sudah berdialog dengan perwakilan warga bantaran Waduk Pluit dan sudah ada solusi. Namun belakangan ada penolakan rusun lagi.
"Kalau kita enggak terus-terusan berani memutuskan seperti itu, ya enggak akan rampung-rampung. Tapi masalah warga ini diberi solusi," jelasnya.
(san)
