Kritik UN, Jokowi-Ahok dapat dukungan LSM
Selasa, 23 April 2013 - 09:34 WIB
Kritik UN, Jokowi-Ahok dapat dukungan LSM
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Bidang Politik dan Jaringan Ridwan Darmawan mendukung kritik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang Ujian Nasional (UN).
"Saya kira perlu digaris bawahi, pernyataan penolakan UN oleh Jokowi-Ahok. Meski menjadi pernyataan pribadi, tetap saja harus dilihat sebagai kritikan pedas dan serius bagi permrtintah pusat. Termasuk kekacauan penyelenggaraan UN tahun ini," kata Ridwan D, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Ditambahkan dia, masalah UN bukan hanya soal pelaksanaannya. Tapi juga berkenaan dengan kebijakan yang salah kaprah, dan memberatkan peserta didik. Dia setuju dengan cara berpikir Jokowi-Ahok, bahwa tingkat keberhasilan siswa selama 12 tahun tidak sekedar ditentukan melalui UN semata. Tapi, harus didukung mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri.
"Saya sepakat dengan cara berpikir Jokowi-Ahok, keberhasilan siswa selama 12 tahun tidak bisa cuma ditentukan oleh ujian nasional saja, tapi harus didukung sama mutu dan kualitas pendidikan yang disediakan," paparnya.
Namun demikian, dirinya meminta kepada pemerintah pusat agar melakukan evaluasi besar dan menyeluruh terkait pelaksanaan UN selama ini. "Sehingga memang seharusnya pemerintah pusat segera melakukan evaluasi besar dan menyeluruh atas pelaksanaan UN tersebut," tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu, Jokowi-Ahok berwacana ingin membuat kebijakan lokal terkait UN tahun depan. Namun, pernyataan keduanya akhirnya dicabut dengan alasan akan mematuhi kebijakan pemerintah pusat soal UN.
"Saya kira perlu digaris bawahi, pernyataan penolakan UN oleh Jokowi-Ahok. Meski menjadi pernyataan pribadi, tetap saja harus dilihat sebagai kritikan pedas dan serius bagi permrtintah pusat. Termasuk kekacauan penyelenggaraan UN tahun ini," kata Ridwan D, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (23/4/2013).
Ditambahkan dia, masalah UN bukan hanya soal pelaksanaannya. Tapi juga berkenaan dengan kebijakan yang salah kaprah, dan memberatkan peserta didik. Dia setuju dengan cara berpikir Jokowi-Ahok, bahwa tingkat keberhasilan siswa selama 12 tahun tidak sekedar ditentukan melalui UN semata. Tapi, harus didukung mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri.
"Saya sepakat dengan cara berpikir Jokowi-Ahok, keberhasilan siswa selama 12 tahun tidak bisa cuma ditentukan oleh ujian nasional saja, tapi harus didukung sama mutu dan kualitas pendidikan yang disediakan," paparnya.
Namun demikian, dirinya meminta kepada pemerintah pusat agar melakukan evaluasi besar dan menyeluruh terkait pelaksanaan UN selama ini. "Sehingga memang seharusnya pemerintah pusat segera melakukan evaluasi besar dan menyeluruh atas pelaksanaan UN tersebut," tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu, Jokowi-Ahok berwacana ingin membuat kebijakan lokal terkait UN tahun depan. Namun, pernyataan keduanya akhirnya dicabut dengan alasan akan mematuhi kebijakan pemerintah pusat soal UN.
(san)
