MPR minta peradilan militer terbuka dan transparan

Sindonews.com - 11 prajurit Kopassus saat ini harus bertanggung jawab, atas kasus penembakan di LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Terakhir, kasus tersebut juga berujung pada pencopotan Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Hardiono Saroso.
Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Saroso mengatakan, bicara soal sanksi untuk pelaku yang juga anggota Kopassus, pasti sudah diselesaikan sesuai prosedur hukum institusi TNI. Yakni dengan peradilan militer.

"Memang sejauh ini UU peradilan militer belum dilakukan revisi, dan kalau ada anggota yang bersalah masih diadili secara militer. Kita hargai itu," ungkapnya kepada wartawan dalam Simulasi Pemilih Pemula yang diselenggarakan CEPP (Center For Election & Political Party) FISIP UI, Depok, Minggu (7/4/2013).

Ia menyarankan, agar peradilan militer dapat dilakukan lebih transparan dan terbuka. Institusi TNI, kata Hajriyanto, harus lebih terbuka mendengarkan kritik publik.

"Selama ini kan kurang terbuka, enggak tahunya sudah divonis. UU menyatakan demikian, kita bisa terima itu dengan ikhlas. Peradilan militer harus lebih transparan dan terbuka," tukasnya.