Pemprov DKI tak mau didikte Bank Dunia
Senin, 01 April 2013 - 16:48 WIB
Pemprov DKI tak mau didikte Bank Dunia
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku tidak ingin didikte Bank Dunia (World Bank) dalam melakukan pengerukan kali yang ada di Jakarta atau Jakarta Emergency Dredging Initiative (Jedi).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya tidak mau didikte oleh Bank Dunia. Pasalnya, dia menilai, cara yang diminta Bank Dunia terlalu ribet dan lama. Bank Dunia meminta warga yang tinggal di pinggiran kali harus diselesaiakan masalahnya dengan mengganti rugi bagi mereka.
"Yang hangat itu soal jedi, yang penolakan itu. Prinsipnya, kita kan bukan mau nolak, tapi juga tidak bisa bank dunia mendikte kita. Orang yang tinggal sungai harus pakai pendamping, harus ganti uang, dan segala macam, dalam bentuk ganti uang. Kan itu tidak akan selesai-selesai pengerjaannya," kata Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (1/4/2013).
Ahok melanjutkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan, Pemprov DKI mengganti rugi sekaligus memberikan tempat bagi mereka. Dia tidak terima jika membangun sesuatu di tanah milik negara, tapi berkewajiban mengganti rugi pula untuk mereka.
"Pak Gubernur mengatakan, apa kita mengganti uang sampai isi dikasih kok. Bayangkan kita bangun di tanah negara, terus ganti rugi, apa enggak rusak itu?" tukas Ahok.
Lebih lanjut, Ahok menyinggung lamanya kerjasama yang ditawarkan pihak Bank Dunia. Untuk mengerjakan pengerukan kali, dibutuhkan waktu hingga empat tahun. Padahal, baginya untuk melakukan pengerukan kali bisa dikerjakan sekitar 4 bulan saja.
"Terus, harus empat tahun segala macam itu, empat bulan juga jadi. Itu maunya apa?" imbuhnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya tidak mau didikte oleh Bank Dunia. Pasalnya, dia menilai, cara yang diminta Bank Dunia terlalu ribet dan lama. Bank Dunia meminta warga yang tinggal di pinggiran kali harus diselesaiakan masalahnya dengan mengganti rugi bagi mereka.
"Yang hangat itu soal jedi, yang penolakan itu. Prinsipnya, kita kan bukan mau nolak, tapi juga tidak bisa bank dunia mendikte kita. Orang yang tinggal sungai harus pakai pendamping, harus ganti uang, dan segala macam, dalam bentuk ganti uang. Kan itu tidak akan selesai-selesai pengerjaannya," kata Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (1/4/2013).
Ahok melanjutkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyatakan, Pemprov DKI mengganti rugi sekaligus memberikan tempat bagi mereka. Dia tidak terima jika membangun sesuatu di tanah milik negara, tapi berkewajiban mengganti rugi pula untuk mereka.
"Pak Gubernur mengatakan, apa kita mengganti uang sampai isi dikasih kok. Bayangkan kita bangun di tanah negara, terus ganti rugi, apa enggak rusak itu?" tukas Ahok.
Lebih lanjut, Ahok menyinggung lamanya kerjasama yang ditawarkan pihak Bank Dunia. Untuk mengerjakan pengerukan kali, dibutuhkan waktu hingga empat tahun. Padahal, baginya untuk melakukan pengerukan kali bisa dikerjakan sekitar 4 bulan saja.
"Terus, harus empat tahun segala macam itu, empat bulan juga jadi. Itu maunya apa?" imbuhnya.
(san)
