MRP tolak pembentukan Provinsi Tabi
MRP tolak pembentukan Provinsi Tabi
A
A
A
Sindonews.com - Majelis Rakyat Papua (MRP) secara tegas menolak pembentukan Provinsi Tabi yang diusulkan lima kepala daerah di Papua. MRP menilai, pemekaran wilayah bukan satu cara untuk menyejahterakan warga Papua.
“Adanya aspirasi pemekaran Provinsi bukan satu-satunya obat untuk menyejahterakan orang asli Papua, sehingga usulan Pemekaran terutama Provinsi Tabi saya tolak secara tegas,” ungkap Ketua MRP, Timotius Murib kepada wartawan, Selasa (26/3/2013).
Murib menilai, sangat lucu bila tiba-tiba ada sejumlah orang yang menyatakan mewakili orang Papua menginginkan pembentukan provinsi baru.
“Kami merasa lucu adanya permintaan pemekaran ini, sebab selama dua tahun terakhir ini tidak pernah masuk proposal untuk pengusulan pemekaran Provinsi,” ujarnya.
Timotius mengungkapkan, yangterpenting di daerah Provinsi Papua bagaimana pihak Pemerintah Provinsi baik itu Gubernur maupun para Bupati bisa mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke masing-masing daerah atau di tingkat Kampung. Karena dana Otsus di Papua cukup besar di alokasi, namun bagaimana para Bupati ini bisa mengekelola dengan baik.
Kemudian, para Bupati maupun Gubernur tidak boleh sekali-sekali memberikan informasi yang salah atau menjanjikan kepada masyarakat bahwa pemekaran itu merupakan salah satu solusi untuk menyejahterakan masyarakat.
Kedepan, Murib berharap para pejabat di Papua bisa menyerap aspirasi warga untuk dijadikan masukan.
Di kembali menegaskan, MRP tidak akan menyetujui pemekaran provinsi di Papua.
“Adanya aspirasi pemekaran Provinsi bukan satu-satunya obat untuk menyejahterakan orang asli Papua, sehingga usulan Pemekaran terutama Provinsi Tabi saya tolak secara tegas,” ungkap Ketua MRP, Timotius Murib kepada wartawan, Selasa (26/3/2013).
Murib menilai, sangat lucu bila tiba-tiba ada sejumlah orang yang menyatakan mewakili orang Papua menginginkan pembentukan provinsi baru.
“Kami merasa lucu adanya permintaan pemekaran ini, sebab selama dua tahun terakhir ini tidak pernah masuk proposal untuk pengusulan pemekaran Provinsi,” ujarnya.
Timotius mengungkapkan, yangterpenting di daerah Provinsi Papua bagaimana pihak Pemerintah Provinsi baik itu Gubernur maupun para Bupati bisa mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke masing-masing daerah atau di tingkat Kampung. Karena dana Otsus di Papua cukup besar di alokasi, namun bagaimana para Bupati ini bisa mengekelola dengan baik.
Kemudian, para Bupati maupun Gubernur tidak boleh sekali-sekali memberikan informasi yang salah atau menjanjikan kepada masyarakat bahwa pemekaran itu merupakan salah satu solusi untuk menyejahterakan masyarakat.
Kedepan, Murib berharap para pejabat di Papua bisa menyerap aspirasi warga untuk dijadikan masukan.
Di kembali menegaskan, MRP tidak akan menyetujui pemekaran provinsi di Papua.
(ysw)
Explore More