Kepala Desa harus komitmen untuk tak korupsi
Kamis, 21 Maret 2013 - 03:37 WIB
Kepala Desa harus komitmen untuk tak korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melantik sebanyak 52 orang kepala desa (kades) yang baru terpilih dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) beberapa waktu lalu.
Bupati Brebes Idza Priyanti meminta kepala desa memegang amanat yang diberikan oleh rakyat, karena bukti kemenangan suara dalam pilkades menjadi indikasi yang memperlihatkan amanat rakyat tersebut.
"Amanat rakyat harus dipegang dengan baik," katanya kepada ke-52 Kepala Desa, di sela-sela pelantikan di halaman Gedung Islamic Center Brebes, Jawa Tengah, Rabu (20/3/2013).
Adapun ke-52 kepala desa itu berasal dari enam kecamatan yang tersebar di kabupaten ini meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Kersana dan Losari.
Badan Pekerja Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Brebes Muhammad Darwanto mengatakan, kepala desa yang baru saja dilantik, hendaknya mengindari kegiatan korupsi atau penggelapan dana yang menjadi fasilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Sebab peran kepala desa amat vital. Mereka menjalankan demokrasi desa. Jadi jangan sampai menimbulkan penggelapan atau tindakan korup," katanya.
Bupati Brebes Idza Priyanti meminta kepala desa memegang amanat yang diberikan oleh rakyat, karena bukti kemenangan suara dalam pilkades menjadi indikasi yang memperlihatkan amanat rakyat tersebut.
"Amanat rakyat harus dipegang dengan baik," katanya kepada ke-52 Kepala Desa, di sela-sela pelantikan di halaman Gedung Islamic Center Brebes, Jawa Tengah, Rabu (20/3/2013).
Adapun ke-52 kepala desa itu berasal dari enam kecamatan yang tersebar di kabupaten ini meliputi Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, Kersana dan Losari.
Badan Pekerja Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Brebes Muhammad Darwanto mengatakan, kepala desa yang baru saja dilantik, hendaknya mengindari kegiatan korupsi atau penggelapan dana yang menjadi fasilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Sebab peran kepala desa amat vital. Mereka menjalankan demokrasi desa. Jadi jangan sampai menimbulkan penggelapan atau tindakan korup," katanya.
(maf)
