PDS & Hanura kritisi masterplan Jokowi atasi banjir
Kamis, 07 Maret 2013 - 16:03 WIB
PDS & Hanura kritisi masterplan Jokowi atasi banjir
A
A
A
Sindonews.com - Pandangan umum fraksi gabungan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Damai Sejahtera (PDS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta menitik beratkan pada penanganan banjir yang harus diperjelas masterplannya.
Wakil fraksi gabungan Muhammad Guntur mengatakan, wilayah Jakarta hampir 40 persen berada di bawah permukaan laut, maka sangat berpotensi besar menjadi kota yang rawan banjir.
Dari situ, kedua fraksi meminta Pemerintah Provinsi DKI melakukan pengembangan, dan penerapan sistem evaluasi, serta laporan pelaksanaan kinerja yang tepat dan jelas berdasar pada masterplan bersama dengan wilayah sekitarnya.
"Untuk mengatasi banjir, harus dilakukan bersama-sama antara Pemprov DKI, Jawa Barat, dan Banten yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Maka dari itu, dibutuhkan masterplan yang jelas antar pemerintahan," ujar Muhammad Guntur, di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Selain itu, kedua fraksi meminta Pemprov DKI untuk melakukan penataan kembali terkait lahan di daerah puncak sampai Bendung Katulampa Bogor. Mereka berharap, Pemprov DKI bisa melakukan penataan secara komprehensif.
Fraksi Hanura dan PDS berdalih, letak permasalahan banjir di Jakarta dari tahun ke tahun melulu persoalan hulu dan hilir. Maka dari itu, perlu diperjelas pembagian tugas antara Pemprov DKI dan Jawa Barat.
Namun begitu, kedua fraksi memberi apresiasi dan penilaian baik terhadap rencana Pemprov DKI yang ingin mengembangkan sistem transportasi massal yang terpadau serta memperhatikan mobilitas orang dan barang dari dalam ke luar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).
"Kita sangat apresiasi niat Pemprov DKI dalam mengembangkan transportasi massal serta lalu lintas orang dan barang ke luar dan dalam," tukasnya.
Wakil fraksi gabungan Muhammad Guntur mengatakan, wilayah Jakarta hampir 40 persen berada di bawah permukaan laut, maka sangat berpotensi besar menjadi kota yang rawan banjir.
Dari situ, kedua fraksi meminta Pemerintah Provinsi DKI melakukan pengembangan, dan penerapan sistem evaluasi, serta laporan pelaksanaan kinerja yang tepat dan jelas berdasar pada masterplan bersama dengan wilayah sekitarnya.
"Untuk mengatasi banjir, harus dilakukan bersama-sama antara Pemprov DKI, Jawa Barat, dan Banten yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate. Maka dari itu, dibutuhkan masterplan yang jelas antar pemerintahan," ujar Muhammad Guntur, di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Selain itu, kedua fraksi meminta Pemprov DKI untuk melakukan penataan kembali terkait lahan di daerah puncak sampai Bendung Katulampa Bogor. Mereka berharap, Pemprov DKI bisa melakukan penataan secara komprehensif.
Fraksi Hanura dan PDS berdalih, letak permasalahan banjir di Jakarta dari tahun ke tahun melulu persoalan hulu dan hilir. Maka dari itu, perlu diperjelas pembagian tugas antara Pemprov DKI dan Jawa Barat.
Namun begitu, kedua fraksi memberi apresiasi dan penilaian baik terhadap rencana Pemprov DKI yang ingin mengembangkan sistem transportasi massal yang terpadau serta memperhatikan mobilitas orang dan barang dari dalam ke luar Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek).
"Kita sangat apresiasi niat Pemprov DKI dalam mengembangkan transportasi massal serta lalu lintas orang dan barang ke luar dan dalam," tukasnya.
(san)
