Pemegang KJS masih dimintai uang muka Rp10 juta
Senin, 18 Februari 2013 - 17:16 WIB
Pemegang KJS masih dimintai uang muka Rp10 juta
A
A
A
Sindonews.com - Layanan kesehatan murah bagi pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) di ibu kota belum sepenuhnya dijalankan rumah sakit. Masih ada rumah sakit umum dan swasta yang menolak pasien kurang mampu pemegang KJS yang berakibat fatal dengan tewasnya seorang bayi kembar Dera Nur Anggraini.
"Mereka minta Rp10 juta cash kalau mau dirawat di situ," kata Eliyas, ayahanda Dera saat ditemui di rumahnya, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2013).
Ditambahkan dia, karena tak mampu membayar uang muka yang diminta rumah sakit, dirinya kemudian membawa putrinya tersebut ke beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan KTP dari pihak RT setempat. Namun, surat tersebut tidak berlaku untuk RS yang menjadi rujukannya.
"Sakitnya enggak bisa cerna minuman, harus dioperasi. Namun tidak keburu dioperasi, karena tidak ada biaya, di sana dia hanya diinfus," terangnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengaku akan melakukan audit kepada rumah sakit yang menolak bayi malang tersebut.
"Kami dorong untuk dilakukan audit ke rumah sakit yang bersangkutan. Harusnya siapa pun yang sakit di Jakarta mendapat pertolongan segera. Rumah sakit swasta, negeri, pusat, dan daerah, harus peduli dengan pelayanan kesehatan," terangnya.
Bahkan, politikus Kebon Sirih Wanda Hamidah meminta, rumah sakit yang menolak merawat bayi sebaiknya dicabut izin praktiknya. Karena, rumah sakit itu telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
"Mereka minta Rp10 juta cash kalau mau dirawat di situ," kata Eliyas, ayahanda Dera saat ditemui di rumahnya, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/2/2013).
Ditambahkan dia, karena tak mampu membayar uang muka yang diminta rumah sakit, dirinya kemudian membawa putrinya tersebut ke beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan KTP dari pihak RT setempat. Namun, surat tersebut tidak berlaku untuk RS yang menjadi rujukannya.
"Sakitnya enggak bisa cerna minuman, harus dioperasi. Namun tidak keburu dioperasi, karena tidak ada biaya, di sana dia hanya diinfus," terangnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) mengaku akan melakukan audit kepada rumah sakit yang menolak bayi malang tersebut.
"Kami dorong untuk dilakukan audit ke rumah sakit yang bersangkutan. Harusnya siapa pun yang sakit di Jakarta mendapat pertolongan segera. Rumah sakit swasta, negeri, pusat, dan daerah, harus peduli dengan pelayanan kesehatan," terangnya.
Bahkan, politikus Kebon Sirih Wanda Hamidah meminta, rumah sakit yang menolak merawat bayi sebaiknya dicabut izin praktiknya. Karena, rumah sakit itu telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.
(san)
