Minta duit ke Jokowi, kasihan sesama bus kota
Senin, 21 Januari 2013 - 14:54 WIB
Minta duit ke Jokowi, kasihan sesama bus kota
A
A
A
Sindonews.com - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail memahami persoalan banjir di Jakarta dan juga wilayah penyangga ibu kota jangan hanya membebankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, banjir di ibu kota juga harus menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Apalagi, persoalan normalisasi situ merupakan kewenangan Direktorat Jendral (Dirjen) Sumber Daya Air di Kementrian Pekerjaan Umum. Dia pun tak mungkin mendesak Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk menambah dana menormalisasi situ.
"Depok hanya dilewati saja. Banjir kan dari Bogor. Masak saya minta-minta dana ke Jokowi, kasian dong sesama bus kota, minta dana DKI, itu kewajiban pempus," ujarnya saat meninjau longsor di Cinere, Depok, Senin (21/1/2013).
Nur Mahmudi menambahkan, rencana program pembuatan waduk oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan juga tak akan efektif. Sebab yang terpenting, yakni menormalisasi situ dimana Depok memiliki 24 situ untuk membuat air parkir terlebih dahulu sebelum sampai Jakarta.
"Pempus berbicara waduk kan di Katulampa, Depok hanya daerah transit saja. Kalau mau sekedar hanya tampungan sempurna, normalisasi situ diperdalam. Ini pusat yang punya kewajiban PU. Dirjen SDA harus lebih serius keruk sedimentasi dan alur - alur sungainya," ungkapnya.
Depok, kata Nur Mahmudi, justru terkena dampak banjir dari Bogor. Yakni di wilayah Kelurahan Pondok Jaya, saat tak ada hujan justru banjir karena kiriman dari Bogor.
"Di Depok ada 270 hektar kawasan situ. Kalau sekarang misalnya hanya satu meter kedalaman, bisa menampung lima juta meter kubik, kalau dibikin lebih dalam lima meter, situ dinormalisasi dari sedimentasi, coba berapa banyak air bisa ditampung," tukasnya.
Apalagi, persoalan normalisasi situ merupakan kewenangan Direktorat Jendral (Dirjen) Sumber Daya Air di Kementrian Pekerjaan Umum. Dia pun tak mungkin mendesak Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk menambah dana menormalisasi situ.
"Depok hanya dilewati saja. Banjir kan dari Bogor. Masak saya minta-minta dana ke Jokowi, kasian dong sesama bus kota, minta dana DKI, itu kewajiban pempus," ujarnya saat meninjau longsor di Cinere, Depok, Senin (21/1/2013).
Nur Mahmudi menambahkan, rencana program pembuatan waduk oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan juga tak akan efektif. Sebab yang terpenting, yakni menormalisasi situ dimana Depok memiliki 24 situ untuk membuat air parkir terlebih dahulu sebelum sampai Jakarta.
"Pempus berbicara waduk kan di Katulampa, Depok hanya daerah transit saja. Kalau mau sekedar hanya tampungan sempurna, normalisasi situ diperdalam. Ini pusat yang punya kewajiban PU. Dirjen SDA harus lebih serius keruk sedimentasi dan alur - alur sungainya," ungkapnya.
Depok, kata Nur Mahmudi, justru terkena dampak banjir dari Bogor. Yakni di wilayah Kelurahan Pondok Jaya, saat tak ada hujan justru banjir karena kiriman dari Bogor.
"Di Depok ada 270 hektar kawasan situ. Kalau sekarang misalnya hanya satu meter kedalaman, bisa menampung lima juta meter kubik, kalau dibikin lebih dalam lima meter, situ dinormalisasi dari sedimentasi, coba berapa banyak air bisa ditampung," tukasnya.
(san)
