Pemkab & DPRD Sidoarjo ngotot soal RAPBD 2013
Pemkab & DPRD Sidoarjo ngotot soal RAPBD 2013
A
A
A
Sindonews.com - Warga Sidoarjo jangan berharap dalam waktu dekat ini ada pembangunan. Pasalnya, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 akan dibahas ulang.
Pembahasan ulang RAPBD 2013 itu setelah sebelumnya Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo meminta revisi terhadap draft yang sudah dibahas. Sedangkan dari Pemkab Sidoarjo tetap ngotot draft RAPBD 2013 sudah sesuai.
Adanya tarik ulur inilah yang kemudian dewan minta agar Belanja Modal harus mencapai 29 persen dari anggaran di APBD. Padahal, saat draft RAPBD 2013 dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar) Belanja Modal baru mencapai 18 persen atau Rp434 miliar dari total APBD sebesar Rp2,3 triliun.
Bukan hanya itu, kemarahan dewan yang kemudian meminta agar RAPBD 2013 direvisi, karena dana jasmas Rp100 juta per anggota dewan untuk bantuan musola dan lainnya tidak dimasukkan dalam RAPBD. Sedangkan alasan Tim anggaran tak memasukkan Jasmas karena pengajuannya sesudah bulan Mei 2012.
"Untuk dana hibah dan bantuan sosial aturannya proposal harus masuk sebelum Mei 2012," ujar salah satu anggota Tim anggaran yang enggan disebut namanya.
Untuk memenuhi belanja modal 29 persen, mau tidak mau belanja barang dan jasa di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus dikepras 50 persen. Termasuk anggaran belanja barang dan jasa di Sekretariat Dewan (Setwan) juga harus dikepras 50 persen.
Kepala Humas dan Protokoler Pemkab Sidoarjo Siswojo mengaku sudah mendapat pemberitahuan jika anggaran barang dan jasa di tiap SKPD akan dikepras.
"Termasuk di Humas juga akan dikepras sampai 50 persen," ujarnya.
Karena ada pengurangan anggaran belanja barang dan jasa di tiap-tiap SKPD, RAPBD akan dibahas lagi di masing-masing komisi. Dalam pembahasan Komisi dengan SKPD itulah nantinya akan diselaraskan program yang diprioritaskan.
"Sejauh ini belum ada undangan pembahasan RAPBD dari komisi-komisi," tandas Siswojo.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Mundzir Dwi Ilmiawan mengaku sudah mendengar jika RAPBD akan dibahas ulang di komisi. Namun, sejauh ini pihaknya belum menerima RKA (Rencana Kerja Anggaran) dari SKPD yang bidangnya ditangani Komisi A.
"Jika ada pengeprasan anggaran di masing-masing SKPD, tentunya RKA-nya akan dibahas bersama komisi. Saya belum tahu kapan akan mulai dibahas," papar Mundzir Dwi Ilmiawan.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto mengaku sejauh ini belum ada pembasan terkait revisi RAPBD antara Banggar dan Tim Anggaran.
"Revisi RAPBD belum diterima Banggar," ujarnya.
Ditanya terkait pengesahan APBD 2013 yang molor, politisi PDIP tersebut mengaku konsekuensi untuk memenuhi belanja modal 29 persen harus dilakukan revisi RAPBD. Tarkit berharap agar segera RAPBD segera dibahas lagi dan disahkan.
Pembahasan ulang RAPBD 2013 itu setelah sebelumnya Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo meminta revisi terhadap draft yang sudah dibahas. Sedangkan dari Pemkab Sidoarjo tetap ngotot draft RAPBD 2013 sudah sesuai.
Adanya tarik ulur inilah yang kemudian dewan minta agar Belanja Modal harus mencapai 29 persen dari anggaran di APBD. Padahal, saat draft RAPBD 2013 dibahas antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran (Timgar) Belanja Modal baru mencapai 18 persen atau Rp434 miliar dari total APBD sebesar Rp2,3 triliun.
Bukan hanya itu, kemarahan dewan yang kemudian meminta agar RAPBD 2013 direvisi, karena dana jasmas Rp100 juta per anggota dewan untuk bantuan musola dan lainnya tidak dimasukkan dalam RAPBD. Sedangkan alasan Tim anggaran tak memasukkan Jasmas karena pengajuannya sesudah bulan Mei 2012.
"Untuk dana hibah dan bantuan sosial aturannya proposal harus masuk sebelum Mei 2012," ujar salah satu anggota Tim anggaran yang enggan disebut namanya.
Untuk memenuhi belanja modal 29 persen, mau tidak mau belanja barang dan jasa di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus dikepras 50 persen. Termasuk anggaran belanja barang dan jasa di Sekretariat Dewan (Setwan) juga harus dikepras 50 persen.
Kepala Humas dan Protokoler Pemkab Sidoarjo Siswojo mengaku sudah mendapat pemberitahuan jika anggaran barang dan jasa di tiap SKPD akan dikepras.
"Termasuk di Humas juga akan dikepras sampai 50 persen," ujarnya.
Karena ada pengurangan anggaran belanja barang dan jasa di tiap-tiap SKPD, RAPBD akan dibahas lagi di masing-masing komisi. Dalam pembahasan Komisi dengan SKPD itulah nantinya akan diselaraskan program yang diprioritaskan.
"Sejauh ini belum ada undangan pembahasan RAPBD dari komisi-komisi," tandas Siswojo.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Mundzir Dwi Ilmiawan mengaku sudah mendengar jika RAPBD akan dibahas ulang di komisi. Namun, sejauh ini pihaknya belum menerima RKA (Rencana Kerja Anggaran) dari SKPD yang bidangnya ditangani Komisi A.
"Jika ada pengeprasan anggaran di masing-masing SKPD, tentunya RKA-nya akan dibahas bersama komisi. Saya belum tahu kapan akan mulai dibahas," papar Mundzir Dwi Ilmiawan.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto mengaku sejauh ini belum ada pembasan terkait revisi RAPBD antara Banggar dan Tim Anggaran.
"Revisi RAPBD belum diterima Banggar," ujarnya.
Ditanya terkait pengesahan APBD 2013 yang molor, politisi PDIP tersebut mengaku konsekuensi untuk memenuhi belanja modal 29 persen harus dilakukan revisi RAPBD. Tarkit berharap agar segera RAPBD segera dibahas lagi dan disahkan.
(ysw)
Explore More