Sebelum ganjil-genap, Jokowi berani enggak batasi kendaraan
Sabtu, 22 Desember 2012 - 07:00 WIB
Sebelum ganjil-genap, Jokowi berani enggak batasi kendaraan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan kebijakan ganjil-genap di 2013. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum dan mengurangi kemacetan di Ibu Kota.
Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, kebijakan tersebut tetap saja akan mental. Pasalnya, masyarakat tidak mempunyai pilihan.
"Apakah jokowi berani untuk membatasi produksi kendaraan. Jadi, jangan mengorbankan masyarakat kecil yang menggunakan motor," kata Sugiyanto, dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (22/12/2012).
Lebih lanjut dia mengatakan, persoalannya saat ini adalah, ada atau tidaknya kebijakan tersebut, jika masyarakat hanya punya motor satu, lalu tidak bisa menggunakan motornya karena aturan tersebut. Sedangkan biaya transportasi umum masih mahal, mau dikemanakan keluarganya.
"Kebijakan ini lebih banyak mudaratnya dibanding kebaikannya. Ini pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), karena kendaraan motor itu merupakan kebutuhan masyarakat dalam mencari nafkah untuk anak dan istrinya," pungkasnya.
Perlu diketahui, jalur yang akan dikenakan kebijakan ganjil-genap ini akan melewati jalur 3 in 1, dan kawasan lingkar dalam yang terdapat jalur bus Transjakarta.
Selain itu, koridor 3 in 1 yang berlaku sepanjang jalur Blok M hingga Kota, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, dan Jalan HR Rasuna Said (Jakarta Selatan).
Lalu, sejumlah koridor timur-barat yang dilalui Transjakarta, Pinang Ranti hingga Pluit. Jalan Sultan Agung dari Karet, Jakarta Pusat hingga Manggarai, dan dilanjutkan hingga Jalan Pramuka.
Selain itu, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan Jalan Jenderal Suprapto, Jalan Kyai Tapa dan KH Hasyim Anshari yang menghubungkan Grogol dengan Harmoni.
Tidak hanya itu, ada juga dua jalur bujur dari utara ke selatan, yakni Jalan Gunung Sahari, Kramat Raya, Salemba, Jatinegara, hingga ke Cawang terakhir, jalur Cideng, dan Mas Mansyur yang melintasi Tanah Abang. Kemudian lanjut ke Jalan Prof Dr Satrio dan Casablanca hingga Kampung Melayu.
Direktur Eksekutif Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis) Sugiyanto mengatakan, kebijakan tersebut tetap saja akan mental. Pasalnya, masyarakat tidak mempunyai pilihan.
"Apakah jokowi berani untuk membatasi produksi kendaraan. Jadi, jangan mengorbankan masyarakat kecil yang menggunakan motor," kata Sugiyanto, dalam rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (22/12/2012).
Lebih lanjut dia mengatakan, persoalannya saat ini adalah, ada atau tidaknya kebijakan tersebut, jika masyarakat hanya punya motor satu, lalu tidak bisa menggunakan motornya karena aturan tersebut. Sedangkan biaya transportasi umum masih mahal, mau dikemanakan keluarganya.
"Kebijakan ini lebih banyak mudaratnya dibanding kebaikannya. Ini pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), karena kendaraan motor itu merupakan kebutuhan masyarakat dalam mencari nafkah untuk anak dan istrinya," pungkasnya.
Perlu diketahui, jalur yang akan dikenakan kebijakan ganjil-genap ini akan melewati jalur 3 in 1, dan kawasan lingkar dalam yang terdapat jalur bus Transjakarta.
Selain itu, koridor 3 in 1 yang berlaku sepanjang jalur Blok M hingga Kota, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, dan Jalan HR Rasuna Said (Jakarta Selatan).
Lalu, sejumlah koridor timur-barat yang dilalui Transjakarta, Pinang Ranti hingga Pluit. Jalan Sultan Agung dari Karet, Jakarta Pusat hingga Manggarai, dan dilanjutkan hingga Jalan Pramuka.
Selain itu, Jalan Medan Merdeka Selatan, dan Jalan Jenderal Suprapto, Jalan Kyai Tapa dan KH Hasyim Anshari yang menghubungkan Grogol dengan Harmoni.
Tidak hanya itu, ada juga dua jalur bujur dari utara ke selatan, yakni Jalan Gunung Sahari, Kramat Raya, Salemba, Jatinegara, hingga ke Cawang terakhir, jalur Cideng, dan Mas Mansyur yang melintasi Tanah Abang. Kemudian lanjut ke Jalan Prof Dr Satrio dan Casablanca hingga Kampung Melayu.
(maf)
