Anggaran perpustakaan Sidoarjo diminta ditambah
Senin, 17 Desember 2012 - 04:00 WIB
Anggaran perpustakaan Sidoarjo diminta ditambah
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Sidoarjo diminta untuk menambah anggran pengembangan Perpustakaan. Pasalnya, hal itu perlu dilakukan mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) prov Jatim menargetkan 2014 nanti sebagian desa di Jatim sudah mempunyai perpustakaan.
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Pemprov Jatim Mujib Affan mengatakan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan di daerah masih minim. Padahal, Undang-undang 43 Tahun 2007 mewajibkan pemerintah pusat, Pemprov dan Pemda menyelenggarakan perpustakaan.
"Harus kita akui anggaran yang dikeluarkan pemkab dan pemkot untuk pengembangan perpustakaan masih minim," ujar Mujib Affan usai menghadiri Road Show Perpustakaan Nasional, Gerakan Nasional Indonesia Membaca, di Edotel, SMKN 3, Buduran, Sidoarjo, Minggu 16 Desember 2012.
Mujib Affan menambahkan, pihaknya menarget 2014 nanti 50 persen desa dan kelurahan di Jatim sudah mempunyai perpustakaan. Dari sebanyak 8506 desa dan kelurahan di Jatim yang sudah mempunyai perpustakaan sebanyak 1900 desa.
Untuk memenuhi target perpustakaan desa, peran Pemkab sangat besar. Sebab, untuk anggaran penyediaan perpustakaan desa itu komposisinya Pemkab 40 persen, Pemprov 30 persen dan pusat 30 persen.
Mujib Affan menyebut, sebenarnya bukan pekab atau pemkot yang masih minim menyediakan anggaran perpustakaan. Dana yang dialokasikan Pemprov Jatim untuk perpustakaan juga masih kurang.
"Anggaran kita Rp50 miliar, padahal idealnya Rp100 miliar. Sehingga perlu peran serta pemkab," tegasnya.
Penyediaan perpustakaan di desa akan berpengaruh pada minat baca masyarakat. Saat ini saja minat baca warga Jatim baru 42 persen dari total 37, 4 juta jiwa jumlah penduduk.
Ditanya terkait minat baca warga Sidoarjo, Mujib Affan sesuai data yang diperolehnya mencapai 45 persen. Namun, peran serta Pemkab dalam hal anggaran untuk mendukung pengembangan perpustakaan masih kurang.
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Pemkab Sidoarjo Sucipto juga mengakui jika anggaran untuk pengembangan perpustakaan di Sidoarjo masih minim.
"Kita sudah mengajukan anggaran cukup besar tapi disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada," ucapnya.
Sucipto mengakui, instansi yang dipimpinnya dalam RAPBD 2013 mengajukan anggaran sekira Rp5 miliar. Namun seterlah pembahasan hanya disetujui Rp3,39 miliar. Dana sebesar itu yang diperuntukkan pengembangan perpustakaan sekira Rp2 miliar.
"Tahun depan kita akan mendirikan sebanyak 10 perpustakaan desa. Tiap desa kita alokasikan dana sekitar Rp31 juta untuk buku, rak dan honor petugas," papar Sucipto.
Mantan Kepala Dinas Infokom tersebut mengakui tiap tahun ada bantuan dana Dekonstrasi dari pemerintah pusat untuk perpustakaan desa.
"Tahun ini ada empat desa yang dapat bantuan buku. Tapi kalau dari Pemprov belum dapat," jelasnya lagi.
Sementara itu, Kabid Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca Perpustakaan Nasional Retno Hermawati, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan minat baca warga Indonesia. Selain dengan pengembangan perpustakaan sampai ke desa, juga melalui road show.
Seperti road show Gerakan Nasional Indonesia Membaca dengan tema "membangun karakter bangsa melalui kebiasaan membaca". Perpustakaan Nasional berkeliling 52 kabupaten dengan menggandeng Komisi X DPR yang akan menjadi pembicara sesuai asal Daerah Pemilihan (Dapil).
Sedangkan peserta road show di Sidoarjo, selain diikuti pelajar dan mahasiwa juga diikuti dari kalangan umum.
"Kita tidak hanya mengundang pelajar dan mahasiswa tapi warga pada keseluruhan," papar Retno
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Pemprov Jatim Mujib Affan mengatakan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan di daerah masih minim. Padahal, Undang-undang 43 Tahun 2007 mewajibkan pemerintah pusat, Pemprov dan Pemda menyelenggarakan perpustakaan.
"Harus kita akui anggaran yang dikeluarkan pemkab dan pemkot untuk pengembangan perpustakaan masih minim," ujar Mujib Affan usai menghadiri Road Show Perpustakaan Nasional, Gerakan Nasional Indonesia Membaca, di Edotel, SMKN 3, Buduran, Sidoarjo, Minggu 16 Desember 2012.
Mujib Affan menambahkan, pihaknya menarget 2014 nanti 50 persen desa dan kelurahan di Jatim sudah mempunyai perpustakaan. Dari sebanyak 8506 desa dan kelurahan di Jatim yang sudah mempunyai perpustakaan sebanyak 1900 desa.
Untuk memenuhi target perpustakaan desa, peran Pemkab sangat besar. Sebab, untuk anggaran penyediaan perpustakaan desa itu komposisinya Pemkab 40 persen, Pemprov 30 persen dan pusat 30 persen.
Mujib Affan menyebut, sebenarnya bukan pekab atau pemkot yang masih minim menyediakan anggaran perpustakaan. Dana yang dialokasikan Pemprov Jatim untuk perpustakaan juga masih kurang.
"Anggaran kita Rp50 miliar, padahal idealnya Rp100 miliar. Sehingga perlu peran serta pemkab," tegasnya.
Penyediaan perpustakaan di desa akan berpengaruh pada minat baca masyarakat. Saat ini saja minat baca warga Jatim baru 42 persen dari total 37, 4 juta jiwa jumlah penduduk.
Ditanya terkait minat baca warga Sidoarjo, Mujib Affan sesuai data yang diperolehnya mencapai 45 persen. Namun, peran serta Pemkab dalam hal anggaran untuk mendukung pengembangan perpustakaan masih kurang.
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Pemkab Sidoarjo Sucipto juga mengakui jika anggaran untuk pengembangan perpustakaan di Sidoarjo masih minim.
"Kita sudah mengajukan anggaran cukup besar tapi disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada," ucapnya.
Sucipto mengakui, instansi yang dipimpinnya dalam RAPBD 2013 mengajukan anggaran sekira Rp5 miliar. Namun seterlah pembahasan hanya disetujui Rp3,39 miliar. Dana sebesar itu yang diperuntukkan pengembangan perpustakaan sekira Rp2 miliar.
"Tahun depan kita akan mendirikan sebanyak 10 perpustakaan desa. Tiap desa kita alokasikan dana sekitar Rp31 juta untuk buku, rak dan honor petugas," papar Sucipto.
Mantan Kepala Dinas Infokom tersebut mengakui tiap tahun ada bantuan dana Dekonstrasi dari pemerintah pusat untuk perpustakaan desa.
"Tahun ini ada empat desa yang dapat bantuan buku. Tapi kalau dari Pemprov belum dapat," jelasnya lagi.
Sementara itu, Kabid Pengkajian dan Pemasyarakatan Minat Baca Perpustakaan Nasional Retno Hermawati, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan minat baca warga Indonesia. Selain dengan pengembangan perpustakaan sampai ke desa, juga melalui road show.
Seperti road show Gerakan Nasional Indonesia Membaca dengan tema "membangun karakter bangsa melalui kebiasaan membaca". Perpustakaan Nasional berkeliling 52 kabupaten dengan menggandeng Komisi X DPR yang akan menjadi pembicara sesuai asal Daerah Pemilihan (Dapil).
Sedangkan peserta road show di Sidoarjo, selain diikuti pelajar dan mahasiwa juga diikuti dari kalangan umum.
"Kita tidak hanya mengundang pelajar dan mahasiswa tapi warga pada keseluruhan," papar Retno
(rsa)