Belum e-KTP, hak suara terancam hilang
Selasa, 04 Desember 2012 - 02:05 WIB
Belum e-KTP, hak suara terancam hilang
A
A
A
Sindonews.com - Warga Yogyakarta yang belum melakukan perekaman data untuk program kartu pendudukan elektornik (E-KTP) hingga batas waktu penetapan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), terancam kehilangan hak suara dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 mendatang.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Yogyakarta hingga akhir September, jumlah warga wajib KTP 337.875 orang. Dari jumlah ini, 75 ribu warga yang belum melakukan perekaman E- KTP.
"Karena salah satu syarat untuk masuk dalam DP4 tersebut, harus sudah melakukan perekaman data E-KTP. Bila belum, kemungkinan bisa tidak muncul dalam DP4 itu," kata Kasi Data dan Informasi Disdukcapil Yogyakarta Dedy Feriza, di Yogyakarta, Senin (3/12/2012).
Dedy menjelaskan, sebelum menyerahkan DP4 ke KPU Yogyakarta, Disdukcapil terlebih dahulu akan melakukan penetapan DP4 pada 6 Februari 2013 mendatang. Disdukcapil sendiri akan menyerahkan data penduduk yang sudah melakukan perekaman ke pemerintah pusat, pada Rabu 5 Desember 2012 besok.
“Oleh karena itu, warga yang sudah wajib memiliki KTP namun belum melakukan perekaman data bisa segera langsung datang ke kantor Dukcapil untuk kepentingan itu. Agar namanya muncul di DP4, paling tidak pada pertengahan Januari, warga tersebut sudah melakukan perekaman data,” harapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Disdukcapil akan menyerahkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) ke KPU Yogyakarta, pada Kamis 6 Desember 2012.
"DAK2 ini nantinya akan diserahkan langsung Walikota Yogyakarta, ke KPU. DAK2 sendiri juga berhubungan dengan proses pelaksanan Pemilu 2014," tandasnya.
Salah seorang warga Umbulharjo, Nurhanto (28) mengatakan, karena masalah E-KTP ini sangat penting dan belum semua warga mengetahuinya. Dia mengharapkan pemkot segera melakukan sosialisasi kepada warga, baik bagi warga yang sudah wajib memiliki KTP, terutama mekanisme dalam perekaman data tersebut.
“Untuk perekaman ini, selain yang sudah wajib, kan juga ada yang usianya baru memenuhi syarat E-KTP. Sehingga calon pemilik KTP tersebut juga harus diperhatikan, termasuk apakah nantinya juga tidak masuk dalam DP4,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Yogyakarta hingga akhir September, jumlah warga wajib KTP 337.875 orang. Dari jumlah ini, 75 ribu warga yang belum melakukan perekaman E- KTP.
"Karena salah satu syarat untuk masuk dalam DP4 tersebut, harus sudah melakukan perekaman data E-KTP. Bila belum, kemungkinan bisa tidak muncul dalam DP4 itu," kata Kasi Data dan Informasi Disdukcapil Yogyakarta Dedy Feriza, di Yogyakarta, Senin (3/12/2012).
Dedy menjelaskan, sebelum menyerahkan DP4 ke KPU Yogyakarta, Disdukcapil terlebih dahulu akan melakukan penetapan DP4 pada 6 Februari 2013 mendatang. Disdukcapil sendiri akan menyerahkan data penduduk yang sudah melakukan perekaman ke pemerintah pusat, pada Rabu 5 Desember 2012 besok.
“Oleh karena itu, warga yang sudah wajib memiliki KTP namun belum melakukan perekaman data bisa segera langsung datang ke kantor Dukcapil untuk kepentingan itu. Agar namanya muncul di DP4, paling tidak pada pertengahan Januari, warga tersebut sudah melakukan perekaman data,” harapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Disdukcapil akan menyerahkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) ke KPU Yogyakarta, pada Kamis 6 Desember 2012.
"DAK2 ini nantinya akan diserahkan langsung Walikota Yogyakarta, ke KPU. DAK2 sendiri juga berhubungan dengan proses pelaksanan Pemilu 2014," tandasnya.
Salah seorang warga Umbulharjo, Nurhanto (28) mengatakan, karena masalah E-KTP ini sangat penting dan belum semua warga mengetahuinya. Dia mengharapkan pemkot segera melakukan sosialisasi kepada warga, baik bagi warga yang sudah wajib memiliki KTP, terutama mekanisme dalam perekaman data tersebut.
“Untuk perekaman ini, selain yang sudah wajib, kan juga ada yang usianya baru memenuhi syarat E-KTP. Sehingga calon pemilik KTP tersebut juga harus diperhatikan, termasuk apakah nantinya juga tidak masuk dalam DP4,” ujarnya.
(maf)
