8 wilayah Mamuju kritis lahan hutan

Sindonews.com - Delapan kecamatan di Kabupaten Mamuju tercatat mengalami kerusakan hutan. Kecamatan tersebut yakni Kecamatan Mamuju, Simboro, Bonehau, Kalukku, Budong-Budong, Kalumpang, Tapalang dan Tapalang Barat. Kurangnya anggaran menjadi alasan utama Dinas Kehutanan (Dishut) Mamuju, tidak mampu menangani bertambahnya lahan kritis.

"Anggaran yang ada tidak mendukung upaya kami untuk melakukan pengawasan dan rehabilitasi lahan kritis di Mamuju. Untuk mengatasinya, kami bergantung pada kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR)," kata Kepala Dishut Mamuju, Abraham Lati, menjelaskan kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (2/11/2012).

Dari program ini, Dishut Mamuju telah melakukan reboisasi seluas 50 hektare di Desa Kondobulo Kecamatan Kalumpang. 50 hektare lagi di Kecamatan Bonehau. Lahan di kedua daerah ini masuk kawasan hutan lindung.

Dari data yang berhasil dihimpun, total kawasan hutan di Mamuju seluas 633.952 hektare. 59,47 persen atau 371.093 hektare di antaranya adalah hutan produksi terbatas. 171.427 hektare atau 27,47 persen hutan produksi biasa, 44.537 hektare atau 7,14 persen hutan produksi konversi dan 36.895 hektare atau 5,91 persen hutan suaka alam.

Dari total luas lahan hutan tersebut, jumlah kerusakan di dalam hutan seluas 74.148 hektare. Dengan realisasi penanganan seluas 3.950 hektare. Sedang kerusakan di luar hutan seluas 12.643 hektare. Yang sudah ditangani seluas 800 hektare.

Ketua DPRD Mamuju Sugianto, mengatakan, selama ini anggaran untuk Dishut mengandalkan DAK dan beberapa bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga anggaran untuk Dishut Mamuju dirasionalisasi.

"Programkan saja di 2013. Kalau memang rasional, kami pasti dukung. Sebenarnya luas hutan di Mamuju masih sangat luas dibandingkan dengan yang dipakai untuk hunian. Namun karena terlalu banyak yang ditebang untuk Hak Pengelola Hutan (HPH), maka memang perlu diantisipasi," katanya.