SMA 6 & SMAN 70 akan dijaga polisi
Sabtu, 29 September 2012 - 00:03 WIB
SMA 6 & SMAN 70 akan dijaga polisi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah membuat solusi jangka pendek untuk mengatasi tawuran di SMA 6 dan SMA 70. Antara lain dengan menerjunkan pasukan pengawal yang terdiri dari pihak kepolisian, internal sekolah dan alumni, selama satu bulan ke depan.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, tim khusus yang terdiri dari kepolisian, internal sekolah, dan alumni itu diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi siswa-siswi kedua sekolah.
"Pengawasan tidak hanya saat belajar di kelas, namun kegiatan eksternal juga akan dipantau. Kepada seluruh siswa agar tidak terpengaruh kabar yang beredar di media sosial seperti twitter bahwa ada pihak-pihak yang ingin membalas dendam atas kematian siswa SMA 6 Alawy Yusianto Putra," ujar Hamid saat pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Sekolah SMA 6 dan 70 serta alumni di gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (28/9/2012).
Ditambahkan dia, pesan dalam internet itu merupakan ulah orang yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan chaos. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan rasa aman sehingga isu yang beredar di media sosial itu tidak terjadi. Sehingga setiap anak akan merasa terlindungi.
"Kami juga meminta pos terpadu untuk diaktifkan kembali. Bahkan disarankan untuk memasang closed circuit television (CCTV) untuk memaksimalkan pemantauan," tambahnya.
Dia melanjutkan, pemerintah meminta untuk merekrut petugas piket yang tidak hanya duduk diam, tetapi berkeliling agar situasi tetap kondusif. Selain itu, sebanyak 20-40 siswa yang sudah terdeteksi masalah, agar masuk pembinaan.
"Para isswa bermasalah itu harus digembleng dengan mengikuti Pelatihan Pendidikan bela Negara (PPBN) yang sudah berlangsung di Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL)," ungkapnya.
Pendidikan bersama itu, selain untuk memperkuat mental, juga diharapkan dapat memupuk solidaritas antar siswa kedua sekolah. Selain itu, pemerintah juga meminta internal sekolah untuk menghapus aturan tidak resmi yang berlaku di kedua sekolah, seperti perbedaan tempat duduk di kantin bagi siswa yunior dan senior.
Pemerintah juga meminta kegiatan yang bersifat massal seperti pentas seni atau pertandingan olahraga untuk dipertimbangkan diundur hingga November nanti. "Kita memang sudah mengawasi semua, namun kita harus mengantisipasi pihak luar yang ingin menambah kisruh suasana dikegiatan yang bersifat massal itu," terangnya.
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, tim khusus yang terdiri dari kepolisian, internal sekolah, dan alumni itu diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi siswa-siswi kedua sekolah.
"Pengawasan tidak hanya saat belajar di kelas, namun kegiatan eksternal juga akan dipantau. Kepada seluruh siswa agar tidak terpengaruh kabar yang beredar di media sosial seperti twitter bahwa ada pihak-pihak yang ingin membalas dendam atas kematian siswa SMA 6 Alawy Yusianto Putra," ujar Hamid saat pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Sekolah SMA 6 dan 70 serta alumni di gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (28/9/2012).
Ditambahkan dia, pesan dalam internet itu merupakan ulah orang yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan chaos. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan rasa aman sehingga isu yang beredar di media sosial itu tidak terjadi. Sehingga setiap anak akan merasa terlindungi.
"Kami juga meminta pos terpadu untuk diaktifkan kembali. Bahkan disarankan untuk memasang closed circuit television (CCTV) untuk memaksimalkan pemantauan," tambahnya.
Dia melanjutkan, pemerintah meminta untuk merekrut petugas piket yang tidak hanya duduk diam, tetapi berkeliling agar situasi tetap kondusif. Selain itu, sebanyak 20-40 siswa yang sudah terdeteksi masalah, agar masuk pembinaan.
"Para isswa bermasalah itu harus digembleng dengan mengikuti Pelatihan Pendidikan bela Negara (PPBN) yang sudah berlangsung di Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL)," ungkapnya.
Pendidikan bersama itu, selain untuk memperkuat mental, juga diharapkan dapat memupuk solidaritas antar siswa kedua sekolah. Selain itu, pemerintah juga meminta internal sekolah untuk menghapus aturan tidak resmi yang berlaku di kedua sekolah, seperti perbedaan tempat duduk di kantin bagi siswa yunior dan senior.
Pemerintah juga meminta kegiatan yang bersifat massal seperti pentas seni atau pertandingan olahraga untuk dipertimbangkan diundur hingga November nanti. "Kita memang sudah mengawasi semua, namun kita harus mengantisipasi pihak luar yang ingin menambah kisruh suasana dikegiatan yang bersifat massal itu," terangnya.
(san)
