Dewan protes pembangunan RPH
Sabtu, 08 September 2012 - 01:30 WIB
Dewan protes pembangunan RPH
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Sidoarjo keberatan atas rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang akan membangun Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di komplek Pasar Induk Puspa Agro, Desa Jemundo, Kecamatan Taman. Pasalnya, keberadaan RPH itu akan mematikan keberadaan RPH milik Pemkab Sidoarjo.
Bukan hanya itu, dikhawatirkan keberadaan RPH Puspa Agro menimbulkan limbah yang berujung pada pencemaran. Apalagi, RPH yang akan dibangun Pemprov Jatim itu kapasitasnya sekitar 400 ekor sapi per-hari.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Isa Hasanuddin mengatakan jika RPH Puspa Agro beroperasi dan menjadi RPH modern, RPH milik Pemkab Sidoarjo akan mati. Sebab, konsumen akan memilih memotong hewan di RPH Puspa Agro yang nyata-nyata peralatannya lebih modern.
Pemprov Jatim harusnya berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo, sebab keberadaan RPH Puspa Agro itu di wilayah Sidoarjo. "Pemprov harus memikirkan nasib RPH milik Sidoarjo sebelum membangun RPH sendiri," ujar Isa Hasanuddin.
Politisi asal PKB tersebut menambahkan saat ini RPH Krian dan RPH Taman milik Pemkab Sidoarjo tiap hari baru mampu menangani 100 ekor sapi per RPH setiap harinya. Jika nantinya RPH Puspa Agro dioperasikan, konsumen yang akan memotong sapi tersedot ke RPH itu. Apalagi, kapasitas RPH milik Pemprov Jatim itu setiap hari mampu memotong 400 ekor sapi.
Untuk itulah, Isa Hasanuddin meminta Pemprov Jatim meminjau ulang rencana pembangunan RPH di wilayah Sidoarjo. "Pemprov jangan mematikan RPH milik kabupaten. Harusnya kan melihat kondisi Sidoarjo," tandasnya.
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menambahkan, pembangunan RPH Puspa Agro harus mempertimbangkan lingkungan. Untuk itulah, dia minta agar Amdalalin dipenuhi agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. "Iznnya harus dipenuhi sebelum dibangun," tandasnya.
Informasi yang diperoleh, RPH Puspa Agro akan mulai dibangun tahun 2013 dengan anggaran dari Pemprov Jatim sekitar Rp 11,8 miliar. Proyek ini akan dijadikan percontohan pemotongan sapi modern yang dioperasikan tahun 2014.
Bukan hanya itu, dikhawatirkan keberadaan RPH Puspa Agro menimbulkan limbah yang berujung pada pencemaran. Apalagi, RPH yang akan dibangun Pemprov Jatim itu kapasitasnya sekitar 400 ekor sapi per-hari.
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Isa Hasanuddin mengatakan jika RPH Puspa Agro beroperasi dan menjadi RPH modern, RPH milik Pemkab Sidoarjo akan mati. Sebab, konsumen akan memilih memotong hewan di RPH Puspa Agro yang nyata-nyata peralatannya lebih modern.
Pemprov Jatim harusnya berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo, sebab keberadaan RPH Puspa Agro itu di wilayah Sidoarjo. "Pemprov harus memikirkan nasib RPH milik Sidoarjo sebelum membangun RPH sendiri," ujar Isa Hasanuddin.
Politisi asal PKB tersebut menambahkan saat ini RPH Krian dan RPH Taman milik Pemkab Sidoarjo tiap hari baru mampu menangani 100 ekor sapi per RPH setiap harinya. Jika nantinya RPH Puspa Agro dioperasikan, konsumen yang akan memotong sapi tersedot ke RPH itu. Apalagi, kapasitas RPH milik Pemprov Jatim itu setiap hari mampu memotong 400 ekor sapi.
Untuk itulah, Isa Hasanuddin meminta Pemprov Jatim meminjau ulang rencana pembangunan RPH di wilayah Sidoarjo. "Pemprov jangan mematikan RPH milik kabupaten. Harusnya kan melihat kondisi Sidoarjo," tandasnya.
Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menambahkan, pembangunan RPH Puspa Agro harus mempertimbangkan lingkungan. Untuk itulah, dia minta agar Amdalalin dipenuhi agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari. "Iznnya harus dipenuhi sebelum dibangun," tandasnya.
Informasi yang diperoleh, RPH Puspa Agro akan mulai dibangun tahun 2013 dengan anggaran dari Pemprov Jatim sekitar Rp 11,8 miliar. Proyek ini akan dijadikan percontohan pemotongan sapi modern yang dioperasikan tahun 2014.
(ysw)
