52 petugas LP terancam dipecat
Rabu, 18 Juli 2012 - 19:39 WIB
52 petugas LP terancam dipecat
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 52 pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan (LP) maupun Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia terancam dipecat dari jabatannya. Hal itu dikarenakan para petugas itu melakukan berbagai penyimpangan dalam pekerjaannya.
Direktur Informasi Komunikasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Haru Tamtomo menegaskan, oknum-oknum tersebut melakukan pelanggaran, mulai dari menarik pungutan liar kepada pengunjung LP hingga terlibat dalam peredaran Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba).
“Data tersebut terhitung dari Januari hingga Juli tahun ini, mereka saat ini sedang dalam proses hukum dan proses sanksi administratif, yakni pemecatan,” katanya ketika ditemui sesaat setelah launching Pelayanan LP berbasis Informasi dan Teknologi di Lapas Kelas 1 Kedungpane, Semarang, Rabu (18/67/2012).
Total 52 pejabat yang terkena sanksi, lanjut Haru, tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian Haru mengaku tak mengetahui secara rinci di mana saja mereka bertugas.
“Yang jelas, mereka melakukan penyimpangan. Ada sanksi hukum tentunya, karena mereka melanggar aturan yang berlaku,” tandasnya.
Pungutan liar, dilakukan petugas untuk memberikan sesuatu kepada penghuni LP maupun Rutan. Misalnya saja melakukan pembiaran telepon selular (ponsel) masuk dan dipegang oleh penghuni LP.
“Sesuai aturan, itu jelas melanggar, saat ini kami juga fokus ke zero halinar (handphone, pungli, dan narkoba),” jelasnya.
Permasalahan seputar LP maupun Rutan, adalah terkait over kapasitas penghuninya. Bahkan Haru mengatakan hampir semua LP di Indonesia saat ini mengalami kelebihan kapasitas hunian.
“Terutama untuk tahanan ataupun narapidana yang terjerat pidana umum maupun kasus Narkoba, kami sedang mengupayakan penambahan ruang, sementara memang dilakukan pemindahan dari Lapas satu ke lainnya,” ungkapnya.
Direktur Informasi Komunikasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Haru Tamtomo menegaskan, oknum-oknum tersebut melakukan pelanggaran, mulai dari menarik pungutan liar kepada pengunjung LP hingga terlibat dalam peredaran Narkotika dan Obat Berbahaya (Narkoba).
“Data tersebut terhitung dari Januari hingga Juli tahun ini, mereka saat ini sedang dalam proses hukum dan proses sanksi administratif, yakni pemecatan,” katanya ketika ditemui sesaat setelah launching Pelayanan LP berbasis Informasi dan Teknologi di Lapas Kelas 1 Kedungpane, Semarang, Rabu (18/67/2012).
Total 52 pejabat yang terkena sanksi, lanjut Haru, tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian Haru mengaku tak mengetahui secara rinci di mana saja mereka bertugas.
“Yang jelas, mereka melakukan penyimpangan. Ada sanksi hukum tentunya, karena mereka melanggar aturan yang berlaku,” tandasnya.
Pungutan liar, dilakukan petugas untuk memberikan sesuatu kepada penghuni LP maupun Rutan. Misalnya saja melakukan pembiaran telepon selular (ponsel) masuk dan dipegang oleh penghuni LP.
“Sesuai aturan, itu jelas melanggar, saat ini kami juga fokus ke zero halinar (handphone, pungli, dan narkoba),” jelasnya.
Permasalahan seputar LP maupun Rutan, adalah terkait over kapasitas penghuninya. Bahkan Haru mengatakan hampir semua LP di Indonesia saat ini mengalami kelebihan kapasitas hunian.
“Terutama untuk tahanan ataupun narapidana yang terjerat pidana umum maupun kasus Narkoba, kami sedang mengupayakan penambahan ruang, sementara memang dilakukan pemindahan dari Lapas satu ke lainnya,” ungkapnya.
(azh)
