Transaksi seksual pejabat di Malut tinggi
Selasa, 17 Juli 2012 - 19:35 WIB
Transaksi seksual pejabat di Malut tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Dari data yang dimiliki Srikandi, komunitas waria di Kota Ternate, mencatat transaksi belanja Pekerja Seks Komersial (PSK) paling banyak dilakukan oleh pejabat di lingkungan pemerintah kota/kabupaten di Maluku Utara (Malut).
Dari data yang dimiliki komunitas Srikandi, Pekerja Seks Komersial (PSK) dari luar Malut seperti dari Manado, Makassar, dan Jawa, dalam waktu dua minggu bisa mengumpulkan uang sebesar Rp20-30 juta. Uang tersebut bisa dikumpulkan dari pejabat daerah.
Koordinator Srikandi Kety mengatakan, dalam sekali transaksi, uang yang bisa dikeluarkan Rp1,5-5 juta. Bahkan, pihaknya pernah memergoki salah seorang pejabat daerah yang melakukan transaksi di hotel.
"Ada juga pejabat yang memboyong PSK dari Ternate untuk melakuan transaksi di Jakarta. Terdapat juga PSK asal Kota Manado yang didatangkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Pulau Halmahera," ujar Kety dalam acara diskusi antara Srikandi, Komunitas Waria di Kota Ternate dengan Koordinator MDG,s Indonesia Ivan Alhadad di Rumah Damai Diahi, Kelurahan Tabahawa, Kota Ternate Tengah, Selasa (17/07/2012).
Kety menambahkan, sebelumnya mereka bentuk satu komunitas Waria yang menamakan diri Srikandi pada tahun 2003-2007 sempat melakukan pendampingan 131 orang PSK dengan membentuk kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Masing-masing kelompok berjumlah lima orang yang didanai oleh Dinas Sosial Provinsi Malut. Namun sejak 2008-2012 tidak lagi melakukan pendampingan, karena tidak ada lagi mendapat kucuran dana oleh pemerintah Provinsi Malut dan Pemkot Ternate.
(Berita ini masih memerlukan konfirmasi)
Dari data yang dimiliki komunitas Srikandi, Pekerja Seks Komersial (PSK) dari luar Malut seperti dari Manado, Makassar, dan Jawa, dalam waktu dua minggu bisa mengumpulkan uang sebesar Rp20-30 juta. Uang tersebut bisa dikumpulkan dari pejabat daerah.
Koordinator Srikandi Kety mengatakan, dalam sekali transaksi, uang yang bisa dikeluarkan Rp1,5-5 juta. Bahkan, pihaknya pernah memergoki salah seorang pejabat daerah yang melakukan transaksi di hotel.
"Ada juga pejabat yang memboyong PSK dari Ternate untuk melakuan transaksi di Jakarta. Terdapat juga PSK asal Kota Manado yang didatangkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Pulau Halmahera," ujar Kety dalam acara diskusi antara Srikandi, Komunitas Waria di Kota Ternate dengan Koordinator MDG,s Indonesia Ivan Alhadad di Rumah Damai Diahi, Kelurahan Tabahawa, Kota Ternate Tengah, Selasa (17/07/2012).
Kety menambahkan, sebelumnya mereka bentuk satu komunitas Waria yang menamakan diri Srikandi pada tahun 2003-2007 sempat melakukan pendampingan 131 orang PSK dengan membentuk kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Masing-masing kelompok berjumlah lima orang yang didanai oleh Dinas Sosial Provinsi Malut. Namun sejak 2008-2012 tidak lagi melakukan pendampingan, karena tidak ada lagi mendapat kucuran dana oleh pemerintah Provinsi Malut dan Pemkot Ternate.
(Berita ini masih memerlukan konfirmasi)
(azh)
