Pemprov DKI tidak mampu atasi kemacetan
Pemprov DKI tidak mampu atasi kemacetan
A
A
A
Sindonews.com - Lambatnya penanganan infrastruktur jalan dan transportasi menunjukkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah tidak mampu menangani persoalan kemacetan di Jakarta.
Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Didik J Rachbini mengatakan, saat ini rata-rata kecepatan kendaraan bermotor di jalan raya hanya 9 Km per jam. Hal tersebut menunjukkan semakin parahnya persoalan kemacetan di Ibu Kota.
"Rata-rata kecepatan kendaraan 5 tahun yang lalu hampir 20 Km per jam. Sekarang, rata-rata kecepatan kendaraan tinggal 9 Km per jam. Kemacetan di Jakarta tambah parah," katanya kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Dia mengungkapkan, persoalan kemacetan di Jakarta diperparah dengan tidak becusnya Pemprov dalam menangani infrastruktur di DKI Jakarta. "Infrastruktur tidak diurus. Karena itu kita harus berubah, jangan lagi status quo. Karena saat ini nyaris tidak ada perubahan untuk perbaikan," ujar pria yang akan berpasangan dengan Hidayat Nur Wahid di Pilgub Jakarta ini.
Sekedar diketahui, sebelumnya, dua warga DKI Jakarta yaitu Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya Menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait persoalan kemacetan di Jakarta.
Mereka meminta majelis hakim untuk mengeluarkan putusan yang mendesak Presiden SBY dan Fauzi Bowo segera mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Dalam permohonan citizen lawsuit ini, mereka meminta SBY dan Foke membuat delapan kebijakan untuk menanggulangi macet.
Kedelapan kebijakan itu diantaranya, menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini, menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di Jakarta dan melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan, menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di Jakarta, dan melarang seluruh pedagang kaki lima berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di Jakarta.
Selanjutnya, melarang angkutan umum berhenti di pinggir jalan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, serta pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan serta moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 sampai 12 bulan ke depan. (lil)
Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Didik J Rachbini mengatakan, saat ini rata-rata kecepatan kendaraan bermotor di jalan raya hanya 9 Km per jam. Hal tersebut menunjukkan semakin parahnya persoalan kemacetan di Ibu Kota.
"Rata-rata kecepatan kendaraan 5 tahun yang lalu hampir 20 Km per jam. Sekarang, rata-rata kecepatan kendaraan tinggal 9 Km per jam. Kemacetan di Jakarta tambah parah," katanya kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Kamis (21/6/2012).
Dia mengungkapkan, persoalan kemacetan di Jakarta diperparah dengan tidak becusnya Pemprov dalam menangani infrastruktur di DKI Jakarta. "Infrastruktur tidak diurus. Karena itu kita harus berubah, jangan lagi status quo. Karena saat ini nyaris tidak ada perubahan untuk perbaikan," ujar pria yang akan berpasangan dengan Hidayat Nur Wahid di Pilgub Jakarta ini.
Sekedar diketahui, sebelumnya, dua warga DKI Jakarta yaitu Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya Menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait persoalan kemacetan di Jakarta.
Mereka meminta majelis hakim untuk mengeluarkan putusan yang mendesak Presiden SBY dan Fauzi Bowo segera mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Dalam permohonan citizen lawsuit ini, mereka meminta SBY dan Foke membuat delapan kebijakan untuk menanggulangi macet.
Kedelapan kebijakan itu diantaranya, menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini, menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di Jakarta dan melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan, menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di Jakarta, dan melarang seluruh pedagang kaki lima berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di Jakarta.
Selanjutnya, melarang angkutan umum berhenti di pinggir jalan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, serta pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia kendaraan serta moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 sampai 12 bulan ke depan. (lil)
()
Explore More