Anak dosen tidak boleh masuk program bidik misi

Minggu, 13 Mei 2012 - 21:05 WIB
Anak dosen tidak boleh masuk program bidik misi
Anak dosen tidak boleh masuk program bidik misi
A A A
Sindonews.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, memastikan program bidik misi yakni proses seleksi penerimaan calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu di perguruan tinggi negeri tepat sasaran.

“Iya, saat ini program bidik misi itu sedang dimulai,” ujar Muhammad Nuh di sela menghadiri acara Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan PT Semen Gresik di Tuban, Minggu (13/4/2012).

Ia memastikan, tidak ada anak-anak dosen yang bisa masuk dalam program bidik misi tersebut. Sebab, kata dia, program bidik misi itu hanya diperuntukkan bagi anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Mantan rektor ITS Surabaya itu mengatakan, panitia bidik misi sebaiknya meneliti lebih seksama siswa yang masuk dalam program bidik misi tersebut. Pemeriksaan itu bukan hanya pada berkas yang dimasukkan
oleh siswa tersebut, tetapi juga perlu pemeriksaan lain.

“Jangan hanya meneliti berkas dan surat-suratnya saja, tetapi panitia bidik misi harus mengunjungi langsung ke rumah siswa tersebut. Betul apa tidak siswa itu dari keluarga tidak mampu,” ungkapnya.

Selain itu, bila ditemukan ada berkas siswa dari keluarga mampu yang masuk dalam program bidik misi itu, maka ia meminta agar panitia menyetop proses pendaftaran itu. “Seleksinya harus betul-betul ketat agar tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Muhammad Nuh, program bidik misi tahun ini akan memberikan kesempatan pada 42 ribu siswa dari keluarga tidak mampu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2011 yang hanya 30 ribu siswa.

“Mereka akan masuk 100 perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud,” ujar Nuh.

Nuh menambahkan, Kemendikbud kini juga memprioritaskan penanganan ruang kelas sekolah dasar yang rusak berat. Sedikitnya ada 173 ribu ruang kelas rusak yang saat ini butuh diperbaiki.

“Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp20,4 triliun untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak itu,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Tuban, Fathul Huda, pada kesempatan yang sama, mengatakan, Pemkab Tuban mengalokasikan anggaran sebesar 22% dalam APBD Tuban tahun ini.

“Sekitar 30% siswa di Tuban berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka digratiskan biaya pendidikannya,” tandasnya. (wbs)
()
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.9512 seconds (0.1#10.140)