Istana minta oknum Perwira TNI ditangkap
Senin, 23 April 2012 - 19:42 WIB
Istana minta oknum Perwira TNI ditangkap
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar oknum Perwira TNI berinisial A yang diduga melakukan aksi brutal geng motor di hukum berat.
"Dan kalau memang benar ada oknum dalam suatu instansi yang terbukti bersalah harus ditindak tegas," ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (23/4/2012).
Presiden, sambung Julian, telah memberikan arahan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Hal itu agar masyarakat tidak resah dengan adanya ulah geng motor tersebut. "Kita tidak perduli siapa mereka yang mengakibatkan masyarakat resah, harus ditindak," tutur mantan Wakil Dekan FISIP UI ini.
Lebih lanjut Julian menegaskan tak ada pembedaan dalam perlakuan hukum meski dari Perwira TNI sekalipun. "Jadi jangan dipersoalkan lagi, itu dari satu kelompok A atau siapapun yang pasti rasa aman dan harapan masyarakat ketertiban keamanan itu bisa terlaksana dan dijaga. Itu perintah langsung Bapak Presiden kepada Kapolri agar jajaran Kepolisian menindak tegas pelaku," paparnya.
Seperti diketahui, terungkapnya keterlibatan anggota TNI dalam aksi brutal geng motor bermula dari pernyataan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Waris usai mengikuti acara silaturahim TNI-Polri di Hotel Sahid, Jakarta pada Kamis 19 April 2012 malam.
Tak hanya itu, Waris secara terang-terangan menceritakan ketika dirinya dipanggil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Kapolda ke Cikeas, Bogor, Jawa Barat. "Saya dipanggil Presiden ke Cikeas bersama Kapolda. Di sana, saya bilang ke Presiden mohon maaf saya belum mampu memenuhi keinginan senior saya yang ekstrem," kata Waris.
Usai menyampaikan keluh kesah terkait aksi geng motor, Presiden menanyakan siapa senior yang dimaksud, dan Waris menjawab yang berinisial A. A yang disebut Waris adalah atasan yang ketika memimpin mendukung aksi brutal geng motor tersebut. (san)
"Dan kalau memang benar ada oknum dalam suatu instansi yang terbukti bersalah harus ditindak tegas," ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (23/4/2012).
Presiden, sambung Julian, telah memberikan arahan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Hal itu agar masyarakat tidak resah dengan adanya ulah geng motor tersebut. "Kita tidak perduli siapa mereka yang mengakibatkan masyarakat resah, harus ditindak," tutur mantan Wakil Dekan FISIP UI ini.
Lebih lanjut Julian menegaskan tak ada pembedaan dalam perlakuan hukum meski dari Perwira TNI sekalipun. "Jadi jangan dipersoalkan lagi, itu dari satu kelompok A atau siapapun yang pasti rasa aman dan harapan masyarakat ketertiban keamanan itu bisa terlaksana dan dijaga. Itu perintah langsung Bapak Presiden kepada Kapolri agar jajaran Kepolisian menindak tegas pelaku," paparnya.
Seperti diketahui, terungkapnya keterlibatan anggota TNI dalam aksi brutal geng motor bermula dari pernyataan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Waris usai mengikuti acara silaturahim TNI-Polri di Hotel Sahid, Jakarta pada Kamis 19 April 2012 malam.
Tak hanya itu, Waris secara terang-terangan menceritakan ketika dirinya dipanggil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Kapolda ke Cikeas, Bogor, Jawa Barat. "Saya dipanggil Presiden ke Cikeas bersama Kapolda. Di sana, saya bilang ke Presiden mohon maaf saya belum mampu memenuhi keinginan senior saya yang ekstrem," kata Waris.
Usai menyampaikan keluh kesah terkait aksi geng motor, Presiden menanyakan siapa senior yang dimaksud, dan Waris menjawab yang berinisial A. A yang disebut Waris adalah atasan yang ketika memimpin mendukung aksi brutal geng motor tersebut. (san)
()
