PT DPM picu konflik horisontal
Minggu, 15 April 2012 - 07:01 WIB
PT DPM picu konflik horisontal
A
A
A
Sindonews.com - Keberadaan perusahaan tambang timah hitam PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Sopo Kamil Dairi Sumatra Utara (Sumut) rawan memicu konflik antar warga.
Pasalnya, besaran ganti rugi sengketa lahan garapan menimbulkan klaim sepihak di antara warga di sana.
Bahkan, belum lama ini konflik antara suku Batak Toba dengan suku Batak Pakpak sudah terjadi. "Ini sangat berbahaya, karena dapat memicu konflik horisontal, antara warga dengan warga," ungkap Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Hendrik Siregar dalam rilis kepada Sindonews, Sabtu (14/4/2012).
Dipaparkan Hendri, aktivitas perusahaan tersebut telah berlangsung 10 tahun sejak mendapatkan kontrak karya pada 1998. Meski sesungguhnya, eksplorasi PT DPM ini sudah mendapatkan penolakan warga karena menggganggu sumber-sumber kehidupan masyarakat.
"Bagaimana tidak ditolak, penambangan ini merampas wilayah kelola sumber pangan warga dan ekonomi warga, seperti sawah, kayu damar, kemenyan dan gambir. Begitu juga Sumber mata air yang paling dikhawatirkan oleh warga karena air adalah sumber kehidupan yang paling penting," ungkapnya lagi.
Jika PT DPM tetap dibiarkan menambang, tidak hanya masyarakat di Sopo Komil yang akan menderita, tapi juga warga yang hidup mengantungkan dari sungai Lae Sambelin.
Hutan Lindung Register 66 Batu Ardan merupakan kawasan tangkapan air sungai Lae Simbelin yang mengalir hingga ke Aceh. Maka warga sepanjang sungai Lae Simbelin itu tentu saja akan menderita. "Maka itu, hingga kini mengapa mereka menolak apa pun yang ditawarkan oleh perusahaan," jelas Hendrik.
Lebih jauh, dia mendesak agar Menteri Kehutanan (Menhut) segera bertindak. Sebab, daya rusak tambang akan menghancurkan fungsi layanan alam hutan lindung. "Jika Menhut membiarkan PT DPM terus beroperasi, maka Menhut adalah bagian dari kejahatan lingkungan," tegasnya.(lin)
Pasalnya, besaran ganti rugi sengketa lahan garapan menimbulkan klaim sepihak di antara warga di sana.
Bahkan, belum lama ini konflik antara suku Batak Toba dengan suku Batak Pakpak sudah terjadi. "Ini sangat berbahaya, karena dapat memicu konflik horisontal, antara warga dengan warga," ungkap Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Hendrik Siregar dalam rilis kepada Sindonews, Sabtu (14/4/2012).
Dipaparkan Hendri, aktivitas perusahaan tersebut telah berlangsung 10 tahun sejak mendapatkan kontrak karya pada 1998. Meski sesungguhnya, eksplorasi PT DPM ini sudah mendapatkan penolakan warga karena menggganggu sumber-sumber kehidupan masyarakat.
"Bagaimana tidak ditolak, penambangan ini merampas wilayah kelola sumber pangan warga dan ekonomi warga, seperti sawah, kayu damar, kemenyan dan gambir. Begitu juga Sumber mata air yang paling dikhawatirkan oleh warga karena air adalah sumber kehidupan yang paling penting," ungkapnya lagi.
Jika PT DPM tetap dibiarkan menambang, tidak hanya masyarakat di Sopo Komil yang akan menderita, tapi juga warga yang hidup mengantungkan dari sungai Lae Sambelin.
Hutan Lindung Register 66 Batu Ardan merupakan kawasan tangkapan air sungai Lae Simbelin yang mengalir hingga ke Aceh. Maka warga sepanjang sungai Lae Simbelin itu tentu saja akan menderita. "Maka itu, hingga kini mengapa mereka menolak apa pun yang ditawarkan oleh perusahaan," jelas Hendrik.
Lebih jauh, dia mendesak agar Menteri Kehutanan (Menhut) segera bertindak. Sebab, daya rusak tambang akan menghancurkan fungsi layanan alam hutan lindung. "Jika Menhut membiarkan PT DPM terus beroperasi, maka Menhut adalah bagian dari kejahatan lingkungan," tegasnya.(lin)
()
