Wali Kota Palopo jamin pembebasan 8 mahasiswa
Senin, 02 April 2012 - 02:54 WIB
Wali Kota Palopo jamin pembebasan 8 mahasiswa
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak delapan mahasiswa yang diciduk aparat kepolisian dari lokasi bentrok aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Kota Palopo, Jumat 30 Maret 2012 lalu, mulai menghirup udara segar setelah sempat mendekam dalam sel selama 24 jam. Mereka dibebaskan dari sel, atas jaminan Wali Kota Palopo HPA Tenriadjeng dan seluruh unsur Muspida di daerah ini.
Kapolres Palopo AKBP Muh Fajaruddin mengungkapkan, sebanyak delapan mahasiswa yang diamankan dalam bentrokan demo BBM, dibebaskan lantaran banyaknya pertimbangan. Seperti mereka masih harus mengikuti pendidikan dan punya masa depan yang panjang.
Namun, Kapolres enggan merincikan nama delapan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi (PT) di Palopo. "Mereka dibebaskan atas keputusan bersama Wali Kota dan unsur Muspida Palopo dalam rapat bersama di SaokotaE, rujab Wali Kota," kata Kapolres, Minggu (1/4/2012).
Dijelaskan, Wali Kota bersama unsur Muspida, ikut menjamin pembebasan para mahasiswa tersebut dan kasus bentrokan serta perusakan berbagai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dianggap telah selesai.
"Mereka dibebaskan, tapi sewaktu-waktu kalau dibutuhkan keterangan, maka bisa dipanggil lagi," kata Kapolres.
Sementara Kabag Humas dan Protokol Pemkot Palopo Muh Ansir Ismu menyebutkan, Wali Kota bersama Muspida meminta kepada Kapolres Palopo dan jajarannya untuk membebaskan seluruh mahasiswa yang diamankan dalam bentrok demo BBM.Bahkan, Wali Kota bersama Muspida dalam pertemuan bersama di SaokotaE, Sabtu 31 Maret 2012 siang, menyatakan siap menjamin pembebasan penahanan mahasiswa.
"Iya, seluruh adik-adik mahasiswa yang ditahan selama 24 jam, yakni delapan orang mahasiswa sudah dibebaskan. Surat pembebasan mereka ditandatangani Wali Kota dan Muspida di daerah ini," jelas Ansir.
Sayangnya, Ansir mengaku tidak mengetahui identitas seluruh mahasiswa yang telah dibebaskan dari sel Mapolsek Palopo. "Setelah dibebaskan, mereka langsung menuju ke RS Atmedika untuk menjenguk rekan-rekannya yang masih dirawat. Saya hanya ingat empat nama mahasiswa itu, yakni Hukbal Rifaldy, Muchlis, Arfah, dan Syamsul," katanya.
Sehari setelah demo menolak kenaikan harga BBM di Palopo, Wali Kota bersama unsur Muspida di daerah ini, termasuk pimpinan perguruan tinggi serta tokoh agama dan masyarakat, mengadakan pertemuan terbuka membahas penyelesaian demo BBM yang diwarnai tindakan anarkistis pendemo dan bentrok antara mahasiswa, petugas serta masyarakat.
Muspida Palopo yang hadir dalam pertemuan itu, di antaranyaKomandan Kodim (Dandim) 1403 Sawerigading Palopo Letkol Inf Abd Hanis, Kapolres Palopo yang diwakili Kabag Ops, Kajari Palopo Oktavianus, Kapolres diwakili Kabag Ops AKP Apri Prasatya, Ketua DPRD Tasik.
Ketua DPRD Palopo Tasik, sangat berterima kasih kepada Kapolres atas pembebasan sebanyak 14 mahasiswa yang diciduk di lokasi bentrokan, saat terjadi rusuh demo BBM di sekitar kantor DPRD dan Wali Kota Palopo.
"Kejadian itu menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga ke depan kita semua patut menjaga norma-norma yang berlaku dalam penyampaian pendapat dan aspirasi," katanya.
Menurut dia, keputusan Wali Kota HPA Tenriadjeng, membantu seluruh biaya pengobatan dan rawat inap seluruh korban, termasuk menjamin pembebasan para mahasiswa yang diamankan polisi, patut diapresiasi mahasiswa di daerah ini.
"Jadi, dengan dibebaskannya seluruh mahasiswa yang diamankan di polisi, masalah demo rusuh dianggap selesai," katanya.
Kapolres Palopo AKBP Muh Fajaruddin mengungkapkan, sebanyak delapan mahasiswa yang diamankan dalam bentrokan demo BBM, dibebaskan lantaran banyaknya pertimbangan. Seperti mereka masih harus mengikuti pendidikan dan punya masa depan yang panjang.
Namun, Kapolres enggan merincikan nama delapan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi (PT) di Palopo. "Mereka dibebaskan atas keputusan bersama Wali Kota dan unsur Muspida Palopo dalam rapat bersama di SaokotaE, rujab Wali Kota," kata Kapolres, Minggu (1/4/2012).
Dijelaskan, Wali Kota bersama unsur Muspida, ikut menjamin pembebasan para mahasiswa tersebut dan kasus bentrokan serta perusakan berbagai aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dianggap telah selesai.
"Mereka dibebaskan, tapi sewaktu-waktu kalau dibutuhkan keterangan, maka bisa dipanggil lagi," kata Kapolres.
Sementara Kabag Humas dan Protokol Pemkot Palopo Muh Ansir Ismu menyebutkan, Wali Kota bersama Muspida meminta kepada Kapolres Palopo dan jajarannya untuk membebaskan seluruh mahasiswa yang diamankan dalam bentrok demo BBM.Bahkan, Wali Kota bersama Muspida dalam pertemuan bersama di SaokotaE, Sabtu 31 Maret 2012 siang, menyatakan siap menjamin pembebasan penahanan mahasiswa.
"Iya, seluruh adik-adik mahasiswa yang ditahan selama 24 jam, yakni delapan orang mahasiswa sudah dibebaskan. Surat pembebasan mereka ditandatangani Wali Kota dan Muspida di daerah ini," jelas Ansir.
Sayangnya, Ansir mengaku tidak mengetahui identitas seluruh mahasiswa yang telah dibebaskan dari sel Mapolsek Palopo. "Setelah dibebaskan, mereka langsung menuju ke RS Atmedika untuk menjenguk rekan-rekannya yang masih dirawat. Saya hanya ingat empat nama mahasiswa itu, yakni Hukbal Rifaldy, Muchlis, Arfah, dan Syamsul," katanya.
Sehari setelah demo menolak kenaikan harga BBM di Palopo, Wali Kota bersama unsur Muspida di daerah ini, termasuk pimpinan perguruan tinggi serta tokoh agama dan masyarakat, mengadakan pertemuan terbuka membahas penyelesaian demo BBM yang diwarnai tindakan anarkistis pendemo dan bentrok antara mahasiswa, petugas serta masyarakat.
Muspida Palopo yang hadir dalam pertemuan itu, di antaranyaKomandan Kodim (Dandim) 1403 Sawerigading Palopo Letkol Inf Abd Hanis, Kapolres Palopo yang diwakili Kabag Ops, Kajari Palopo Oktavianus, Kapolres diwakili Kabag Ops AKP Apri Prasatya, Ketua DPRD Tasik.
Ketua DPRD Palopo Tasik, sangat berterima kasih kepada Kapolres atas pembebasan sebanyak 14 mahasiswa yang diciduk di lokasi bentrokan, saat terjadi rusuh demo BBM di sekitar kantor DPRD dan Wali Kota Palopo.
"Kejadian itu menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga ke depan kita semua patut menjaga norma-norma yang berlaku dalam penyampaian pendapat dan aspirasi," katanya.
Menurut dia, keputusan Wali Kota HPA Tenriadjeng, membantu seluruh biaya pengobatan dan rawat inap seluruh korban, termasuk menjamin pembebasan para mahasiswa yang diamankan polisi, patut diapresiasi mahasiswa di daerah ini.
"Jadi, dengan dibebaskannya seluruh mahasiswa yang diamankan di polisi, masalah demo rusuh dianggap selesai," katanya.
()
