Kasus Mesuji bisa terjadi di Keera
Kasus Mesuji bisa terjadi di Keera
A
A
A
Sindonews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo khawatir kasus kekerasan di Mesuji, Sumatera Selatan (Sumsel), bisa terjadi di Kecamatan Keera.
Sebab di Kecamatan Keera terjadi sengketa lahan antara masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPRD Wajo segera menggelar rapat kerja pada 3 April mendatang, dengan mempertemukan kedua pihak guna mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut.
“ Yang terjadi di sana, saling klaim,penyerobotan tanah.Warga mengklaim tanah tersebut diserobot PTPN. Begitu juga sebaliknya, PTPN mengklaim tanah itu milik mereka. Persoalan seperti ini sangat sensitif, jangan sampai terjadi kasus seperti di Mesuji di Keera,”kata Ketua Komisi I DPRD Wajo Taqwa Gaffar,kemarin.
Sementara itu,warga melalui surat aspirasi ke DPRD, mengancam akan menge-rahkan massa sekitar 2.000 orang untuk memperjuangkan hak mereka yang dirampas PTPN XIV Unit Keera.
Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Baweng dalam suratnya mengungkapkan, tanah milik warga dirampas perusahaan peternakan Bina Mulia Ternak (BMT) sejak 1973 pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada 1994, tanah tersebut dialihkan ke PTPN Unit Keera yang bergerak di bidang perkebunan sawit tanpa dilengkapi hak guna usaha (HGU).
“Kekuasaan pemerintahan Orde Baru waktu itu tidak mempertimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat, tapi lebih mementingkan pengusaha,” kata dia.
Dia mengungkapkan,PTPN unit Keera yang mengklaim areal luas 8.000 ha, harus segera mengembalikan tanah masyarakat. “Masyarakat meminta DPRD dan Pemkab Wajo mengedepankan kepentingan masyarakat daripada pengusaha yang selama ini telah merampas hak ekonomi masyarakat,” ujar dia.
Baweng juga meminta Kapolres Wajo memerintahkan seluruh jajarannya tak mengintimidasi atau menakutnakuti masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian di tanah mereka. (wbs)
Sebab di Kecamatan Keera terjadi sengketa lahan antara masyarakat dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPRD Wajo segera menggelar rapat kerja pada 3 April mendatang, dengan mempertemukan kedua pihak guna mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut.
“ Yang terjadi di sana, saling klaim,penyerobotan tanah.Warga mengklaim tanah tersebut diserobot PTPN. Begitu juga sebaliknya, PTPN mengklaim tanah itu milik mereka. Persoalan seperti ini sangat sensitif, jangan sampai terjadi kasus seperti di Mesuji di Keera,”kata Ketua Komisi I DPRD Wajo Taqwa Gaffar,kemarin.
Sementara itu,warga melalui surat aspirasi ke DPRD, mengancam akan menge-rahkan massa sekitar 2.000 orang untuk memperjuangkan hak mereka yang dirampas PTPN XIV Unit Keera.
Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Baweng dalam suratnya mengungkapkan, tanah milik warga dirampas perusahaan peternakan Bina Mulia Ternak (BMT) sejak 1973 pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada 1994, tanah tersebut dialihkan ke PTPN Unit Keera yang bergerak di bidang perkebunan sawit tanpa dilengkapi hak guna usaha (HGU).
“Kekuasaan pemerintahan Orde Baru waktu itu tidak mempertimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat, tapi lebih mementingkan pengusaha,” kata dia.
Dia mengungkapkan,PTPN unit Keera yang mengklaim areal luas 8.000 ha, harus segera mengembalikan tanah masyarakat. “Masyarakat meminta DPRD dan Pemkab Wajo mengedepankan kepentingan masyarakat daripada pengusaha yang selama ini telah merampas hak ekonomi masyarakat,” ujar dia.
Baweng juga meminta Kapolres Wajo memerintahkan seluruh jajarannya tak mengintimidasi atau menakutnakuti masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian di tanah mereka. (wbs)
()
Explore More