Tekan biaya kampanye, diperlukan peran KPU DKI
Rabu, 28 Maret 2012 - 17:04 WIB
Tekan biaya kampanye, diperlukan peran KPU DKI
A
A
A
Sindonews.com - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta menjadi tolak ukur bagi daerah lainnya. Maka itu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta Juli mendatang harus diperkuat dengan penyelenggara Pemilu yang kompeten.
Hal ini bisa ditunjukkan dengan kinerja yang bagus, sehingga tahapan dan hasil Pilgub tersebut bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta memiliki pos anggaran tersendiri.
"Tetapi seharusnya melalui anggaran KPU DKI juga bisa memperlihatkan kualitasnya dari seberapa bisa KPU DKI ini menghemat pengeluaran. Itu juga menjadi ukurannya," ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago kepada wartawan di Hotel Lummire, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2012).
Salah salah satu faktor lainnya, yang menyebabkan Pilgub DKI Jakarta ini menjadi perhatian daerah lainnya, mengingat biaya yang dikeluarkan cukup besar, termasuk oleh pasangan calon. Maka itu, diperlukan peran KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengarahkan kepada pasangan calon dalam menekan biaya operasional.
Misalnya dengan mengutamakan kampanye melalui debat publik, ketimbang melalui iklan. "Itu kan bisa menggantikan iklan yang lebih besar yang akan dikeluarkan KPU DKI," imbuhnya.
Hal ini bisa ditunjukkan dengan kinerja yang bagus, sehingga tahapan dan hasil Pilgub tersebut bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta memiliki pos anggaran tersendiri.
"Tetapi seharusnya melalui anggaran KPU DKI juga bisa memperlihatkan kualitasnya dari seberapa bisa KPU DKI ini menghemat pengeluaran. Itu juga menjadi ukurannya," ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago kepada wartawan di Hotel Lummire, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2012).
Salah salah satu faktor lainnya, yang menyebabkan Pilgub DKI Jakarta ini menjadi perhatian daerah lainnya, mengingat biaya yang dikeluarkan cukup besar, termasuk oleh pasangan calon. Maka itu, diperlukan peran KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengarahkan kepada pasangan calon dalam menekan biaya operasional.
Misalnya dengan mengutamakan kampanye melalui debat publik, ketimbang melalui iklan. "Itu kan bisa menggantikan iklan yang lebih besar yang akan dikeluarkan KPU DKI," imbuhnya.
()
