KPU harus tindak instruksi PNS pilih Foke
Rabu, 28 Maret 2012 - 11:00 WIB
KPU harus tindak instruksi PNS pilih Foke
A
A
A
Sindonews.com - Tampilnya incumbent Fauzi Bowo dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta sangat rawan memicu terjadinya pengerahan suara dari pegawai negeri sipil (PNS). Sebagai bawahan, besar kemungkinan PNS itu dengan mudah dimobilisasi agar memberikan suaranya.
Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan itu, menurut Pengamat Politik Gun Gun Heryanto, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta harus berani bertindak tegas terhadap PNS yang terbukti mengintruksikan kepada bawahan atau stafnya agar memilih cagub incumbent.
"Jadi, butuh penegakan aturan main Pilgub. Jangan segan-segan agar KPU DKI menindaknya, karena tentu akan membahayakan kualitas demokrasi," ujar Gun Gun kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Rabu (28/3/2012).
Lebih lanjut ia menuturkan, Pilgub DKI Jakarta 2012-2017 ini harus menjadi prototipe penyelenggaraan pilgub demokratis. "Bukan malah menjadi preseden buruk muka demokrasi elektoral," tambahnya.
Modus pemanfaatan PNS dalam Pilgub harus diantisipasi. Semua komponen harus melakukan pengawasan, baik para penyelenggara pemilu itu sendiri, pemantau independen, dan para penggiat civil society, termasuk media massa.
"Karena pergerakan untuk 'menggarap' para PNS ini kerap untouchable dari kelompok di luar birokrasi," pungkasnya.(lin)
Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan itu, menurut Pengamat Politik Gun Gun Heryanto, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta harus berani bertindak tegas terhadap PNS yang terbukti mengintruksikan kepada bawahan atau stafnya agar memilih cagub incumbent.
"Jadi, butuh penegakan aturan main Pilgub. Jangan segan-segan agar KPU DKI menindaknya, karena tentu akan membahayakan kualitas demokrasi," ujar Gun Gun kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Rabu (28/3/2012).
Lebih lanjut ia menuturkan, Pilgub DKI Jakarta 2012-2017 ini harus menjadi prototipe penyelenggaraan pilgub demokratis. "Bukan malah menjadi preseden buruk muka demokrasi elektoral," tambahnya.
Modus pemanfaatan PNS dalam Pilgub harus diantisipasi. Semua komponen harus melakukan pengawasan, baik para penyelenggara pemilu itu sendiri, pemantau independen, dan para penggiat civil society, termasuk media massa.
"Karena pergerakan untuk 'menggarap' para PNS ini kerap untouchable dari kelompok di luar birokrasi," pungkasnya.(lin)
()
