Gubernur: Masyarakat Bali tak setuju BBM naik
Gubernur: Masyarakat Bali tak setuju BBM naik
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengatakan, sejatinya tidak ada yang setuju dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, karena hal itu akan berimplikasi terhadap kenaikan biaya-biaya lainnya sehingga makin membebani rakyat.
Hanya saja, saat ditannya sikapnya, apakah menerima atau menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Pastika tidak tegas menjawab. Sebaliknya, dia menyerahkan hal itu kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk menentukan yang terbaik.
"Mereka (DPR dan Pemerintah) sudah pasti memikirkan rakyat dan kebijakannya pasti memihak rakyat," ujar Pastika dicegat usai sidang Paripurna DPRD Bali di Renon Denpasar, Bali, Selasa (27/3/2012).
Pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil keputusan di pusat soal kenaikan harga BBM, karena hingga saat ini prosesnya masih berlangsung. Demikian juga, perdebatan atau argument untuk memutuskan yang terbaik diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat luas.
Dikatakan Pastika, jika ditanya sejujurnya, tentu masyarakat umumnya di Bali tidak setuju dengan kenaikan BBM. "Saya pikir tidak ada orang yang sesungguhnya setuju dengan BBM itu naik karena pasti akan membawa kenaikkan biaya-biaya lainnya," tegas Pastika.
Meski begitu, masalah tersebut sebaiknya diserahkan kepada DPR RI dan pemerintah pusat guna melakukan pembahasan secepatnya karena mereka lebih tahu kondisi keuangan negara yang sesungguhnya.
Menanggapi maraknya demo anti kenaikkan BBM serta pengerahan pasukan Polri dan TNI dalam jumlah besar, dia bisa memahami hal itu sebagai bagian antisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi saat aksi massa berlangsung.
Menurut dia, sebenarnya tidak ada pengamanan yang berlebihan dan sudah sesuai prosedur ada. Ketimbang kemudian terjadi aksi anarkis dan huru-hara, akan lebih baik mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan bisa menghindari jatuhnya korban.
Dipihak lain, Pastika mengatakan, menjelang kenaikan BBM, dari pemantauan di lapangan termasuk laporan petugas di bawah, dipastikan pasokan bahan pokok di Bali relatif aman.
"Sampai ini Bali masih aman baik pasokan bahan pokok maupun BBM. Kami terus koordinasikan untuk pengamanan agar distribusi pasokan BBM dan bahan pokok tetap lancar dan mencegah terjadinya penimbun BBM," tegasnya.
Dipihak lain, Ketua DPRD Bali yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi menegaskan sikapnya, tetap menolak kenaikan harga BBM.
"Ya kita lihat sendirilah saat ini, kehidupan nelayan, petani dan masyarakat bawah lainnya makin sulit, lebih lagi jika benar terjadi kenaikan harga BBM naik," terang pria yang akrab disapa Cok Rat dihubungi secara terpisah.
Menyusul intruksi DPP PDI Perjuangan, yang menghendaki seluruh kadernya agar melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM, Cok Rat memastikan kader yang duduk di eksekutif dan simpatisan di bawah sudah mengerti dengan hal seperti itu.
"Tidak perlu instruksi, mereka ini sudah mengerti bagaimana bersikap apalagi menyangkut isu BBM yang sangat mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat," tutup mantan Bupati Badung ini. (san)
Hanya saja, saat ditannya sikapnya, apakah menerima atau menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Pastika tidak tegas menjawab. Sebaliknya, dia menyerahkan hal itu kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk menentukan yang terbaik.
"Mereka (DPR dan Pemerintah) sudah pasti memikirkan rakyat dan kebijakannya pasti memihak rakyat," ujar Pastika dicegat usai sidang Paripurna DPRD Bali di Renon Denpasar, Bali, Selasa (27/3/2012).
Pihaknya meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil keputusan di pusat soal kenaikan harga BBM, karena hingga saat ini prosesnya masih berlangsung. Demikian juga, perdebatan atau argument untuk memutuskan yang terbaik diharapkan bisa memenuhi harapan masyarakat luas.
Dikatakan Pastika, jika ditanya sejujurnya, tentu masyarakat umumnya di Bali tidak setuju dengan kenaikan BBM. "Saya pikir tidak ada orang yang sesungguhnya setuju dengan BBM itu naik karena pasti akan membawa kenaikkan biaya-biaya lainnya," tegas Pastika.
Meski begitu, masalah tersebut sebaiknya diserahkan kepada DPR RI dan pemerintah pusat guna melakukan pembahasan secepatnya karena mereka lebih tahu kondisi keuangan negara yang sesungguhnya.
Menanggapi maraknya demo anti kenaikkan BBM serta pengerahan pasukan Polri dan TNI dalam jumlah besar, dia bisa memahami hal itu sebagai bagian antisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi saat aksi massa berlangsung.
Menurut dia, sebenarnya tidak ada pengamanan yang berlebihan dan sudah sesuai prosedur ada. Ketimbang kemudian terjadi aksi anarkis dan huru-hara, akan lebih baik mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan bisa menghindari jatuhnya korban.
Dipihak lain, Pastika mengatakan, menjelang kenaikan BBM, dari pemantauan di lapangan termasuk laporan petugas di bawah, dipastikan pasokan bahan pokok di Bali relatif aman.
"Sampai ini Bali masih aman baik pasokan bahan pokok maupun BBM. Kami terus koordinasikan untuk pengamanan agar distribusi pasokan BBM dan bahan pokok tetap lancar dan mencegah terjadinya penimbun BBM," tegasnya.
Dipihak lain, Ketua DPRD Bali yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi menegaskan sikapnya, tetap menolak kenaikan harga BBM.
"Ya kita lihat sendirilah saat ini, kehidupan nelayan, petani dan masyarakat bawah lainnya makin sulit, lebih lagi jika benar terjadi kenaikan harga BBM naik," terang pria yang akrab disapa Cok Rat dihubungi secara terpisah.
Menyusul intruksi DPP PDI Perjuangan, yang menghendaki seluruh kadernya agar melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM, Cok Rat memastikan kader yang duduk di eksekutif dan simpatisan di bawah sudah mengerti dengan hal seperti itu.
"Tidak perlu instruksi, mereka ini sudah mengerti bagaimana bersikap apalagi menyangkut isu BBM yang sangat mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat," tutup mantan Bupati Badung ini. (san)
()
Explore More