Bulukumba kekurangan anggaran pendidikan Rp11 M

Sindonews.com - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba kekurangan anggaran pendidikan sebesar Rp11 miliar terhadap program peningkatan pendidikan melalui standar pelayanan minimum (SPM).

Kekurangan ini berdasarkan hasil penelitian Badan Pembangunan Internasional AS, United States Agency for International Development(USAID) Sulsel, baru-baru ini.

Dari data USAID, kekurangan anggaran SPM Rp11 miliar ini meliputi dua jenjang yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Khusus SD kekurangan sebesar Rp9,8 miliar lebih, sedangkan tingkat SMP kebutuhan dana SPM mencapai Rp1,4 miliar lebih. Akibatnya, standar pelayanan pendidikan di daerah ini tidak mencapai target.

"Program USAID ini hanya mendorong pada peningkatan mutu pendidikan melalui bantuan teknisi. Kehadiran kami membantu pemerintah khususnya pihak sekolah menghitung secara detail apa saja yang dibutuhkan siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan," ungkap Roedy Rustam, Fasilitator Media dan Kemitraan Program Kinerja USAID Bulukumba, Selasa (27/3/2012).

Menurutnya, pihak USAID sudah menyampaikan terhadap kepala Dinas Pendidikan Bulukumba, Andi Akbar Amier bersama pihak terkait atas kekurangan ini. Bahkan, USAID mengusulkan agar kekurangan ini diusulkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.

"Kalau mau pendidikan maju, kekurangan ini harus ditambah khususnya anggaran pendidikan SPM. Sebab, sangat berpengaruh atas peningkatan kualitas," ujarnya.

Roedy menambahkan, setiap tahun, siswa membutuhan anggaran pendidikan minimal Rp800 ribu per siswa untuk kelengkapan proses belajar mengajar di sekolah. Sementara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya berkisar Rp580 ribu. Artinya, kebutuhan siswa devisit sekitar Rp200 ribu. Inilah yang harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah agar nantinya menganggarkan kembali dalam APBD untuk SPM siswa.

Terpisah, Kepala Disdikpora Bulukumba Andi Akbar Amier mengaku, menyambut baik program yang bernama kinerja USAID tersebut. Menurutnya, program ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.

"Kami merespons baik hasil kajian USAID ini. Sebab, pemerintah cukup terbantu karena USAID telah mencari penyebab kualitas pendidikan belum meningkat," ungkap Akbar.

Akbar berharap, dengan kekurangan anggaran sekitar Rp11 miliar ini, Pemkab bisa menganggarkan kembali dalam APBD 2012 ini. Sebab, kekurangan ini jelas akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan siswa di sekolah, karena kemajuan pendidikan sangat ditentukan dengan fasilitas yang mendukung.

"Kami berusaha anggaran SPM bisa ditambah. Pemkab harus memberikan perhatian secara serius terhadap kekurangan ini," harapnya.(azh)