Jangan politisasi PNS

Sindonews.com – Menjelang pemilihan kepala daerah (pemilukada) di beberapa daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengantisipasi adanya politisasi pegawai negeri sipil (PNS).

Sebab,sebagian besar bakal calon dalam pemilukada merupakan incumbent. “Nantinya pimpinan tertinggi daerah bukan lagi gubernur, wali kota, dan bupati, melainkan sekretaris daerah (sekda). Saat ini masih akan dirumuskan penataan ulangnya,yang jelas kami terus mengupayakan birokrat bersih,kompeten,dan pelayanan jauh dari politisasi,” ujar Menpan RB Azwar Abubakar di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganeca, Kota Bandung,kemarin.

Menurut dia, kalau sekda yang menjadi pimpinan,jangan sampai merusak tatanan birokrasi, melainkan harus saling bersinergi. Misalnya,kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April nanti kerap jadi wacana empuk politisasi PNS. Dia menjelaskan, pihaknya terus mengupayakan reformasi birokrasi dengan pembatasan pengangkatan PNS pada tahun ini.Pembatasan tersebut merupakan tindak lanjut dari moratorium yang diberlakukan hingga tahun 2013 agar merampingkan jumlah PNS.

“Tahun ini sekitar 60.000 PNS baru diangkat, sisanya masih ditampung terdiri dari honorer yang masuk sebelum tahun 2005,”kata Azwar. Ribuan honorer tersebut merupakan kategori 1.Kemenpan RB mendata 65.000 pegawai telah pensiun dengan perbandingan sama besar dari honorer kategori 1 (yang dibiayai APBD dan APBN) dan PNS reguler.

“Kini, kami punya 3.000 lebih tenaga analis jabatan yang menjamin distribusi tenaga kerjanya kompeten berdasarkan keahlian dan bidang,”ujar dia. Untuk pengangkatan honorer kategori 2 (yang tidak dibiayai APBD dan APBN),pihaknya akan memilih dari angkatan kerja sebelum 2005. (wbs)