Pelunasan ganti rugi lumpur dideadline tuntas juni
Pelunasan ganti rugi lumpur dideadline tuntas juni
A
A
A
Sindonews.com - Korban lumpur berharap agar Gubernur Jatim Soekarwo memperjuangkan ganti rugi aset mereka segera dilunasi oleh Lapindo Brantas Inc. Sehingga, pelunasan bisa dilakukan palig akhir pertengahan Tahun ini.
Koordinator korban lumpur asal Renokenongo yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak), Sunarto mengatakan saat ini pihaknya tinggal menunggu gubernur bertemu dengan Nirwan Bakrie, salah satu bos Lapindo. Diharapkan, dalam pertemuan itu bisa ada solusi terkait pelunasan ganti rugi aset korban lumpur.
"Kami tidak mau tahu bagaimana caranya agar ganti rugi kita bisa segeta dilunasi oleh Lapindo. Pak Gubernur Jatim Soekarwo akan mengagendakan bertemu dengan Pak Nirwan," ujar Sunarto di Sidoarjo Jawa Timur Sabtu (24/3/2012).
Untuk pelunasan ganti rugi warga Pagarekontrak yang berjumlah 450 KK dan kini tinggal di Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolok, Kecamatan Porong, masih kurang sekitar Rp 100 miliar. Belum lagi untuk pelunasan ganti rugi kelompok korban lumpur lainnya, Lapindo harus merogoh kocek lagi sekitar Rp 1,1 triliun.
Korban lumpur mendengar jika Lapindo melalui anak perusahaannya PT Minaak Lapindo Jaya (Minarak) mengajukan kredit ke Bank Jatim sebesar Rp 600 miliar. Sebab, sejak awal Lapindo menolak dana talangan dari pemerintah dan memilih mengajukan pinjaman ke bank.
Hal ini pernah dilakukan Lapindo, ketika membayar ganti rugi 20 persen dengan meminjam dana dari BRI. "Kita mendengar jika Minarak mengajukan kredit ke Bank Jatim untuk melunasi pembayaran aset korban lumpur," aku Sunarto.
Korban lumpur, lanjut Sunarto, tidak mau tahu Lapindo mendapat dana darimana untuk melunasi pembayaran ganti rugi. Namun, jika memang mengajukan ke Bank Jatim itu tergantung dari gubernur apakah akan disetujui atau tidak. Namun, lanjut dia, berkaca saat pembayaran ganti rugi 20 persen, Lapindo juga mengajukan kredit ke BRI. Sehingga, bisa saja jika Bank Jatim memberikan kredit ke Minarak.
"Kita masih menunggu hasil pertemuan Gubernur Soekarwo dengan Pak Nirwan Bakrie. Bagaimana hasilnya nanti, kita berharap agar pertengahan tahun ini pelunasan aset korban lumpur sudah tuntas," pintas Sunarto.
Sementara itu, Wiwik, korban lumpur asal Desa Siring mengatakan, pihaknya menuntut aga Lapindo segera membayar ganti rugi 80 persen. Sebab, dia dan 20 korban lumpur lainnya menolak pembayaran 80 persen diangsur dan minta langsung dilunasi. (wbs)
Koordinator korban lumpur asal Renokenongo yang tergabung dalam Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak), Sunarto mengatakan saat ini pihaknya tinggal menunggu gubernur bertemu dengan Nirwan Bakrie, salah satu bos Lapindo. Diharapkan, dalam pertemuan itu bisa ada solusi terkait pelunasan ganti rugi aset korban lumpur.
"Kami tidak mau tahu bagaimana caranya agar ganti rugi kita bisa segeta dilunasi oleh Lapindo. Pak Gubernur Jatim Soekarwo akan mengagendakan bertemu dengan Pak Nirwan," ujar Sunarto di Sidoarjo Jawa Timur Sabtu (24/3/2012).
Untuk pelunasan ganti rugi warga Pagarekontrak yang berjumlah 450 KK dan kini tinggal di Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolok, Kecamatan Porong, masih kurang sekitar Rp 100 miliar. Belum lagi untuk pelunasan ganti rugi kelompok korban lumpur lainnya, Lapindo harus merogoh kocek lagi sekitar Rp 1,1 triliun.
Korban lumpur mendengar jika Lapindo melalui anak perusahaannya PT Minaak Lapindo Jaya (Minarak) mengajukan kredit ke Bank Jatim sebesar Rp 600 miliar. Sebab, sejak awal Lapindo menolak dana talangan dari pemerintah dan memilih mengajukan pinjaman ke bank.
Hal ini pernah dilakukan Lapindo, ketika membayar ganti rugi 20 persen dengan meminjam dana dari BRI. "Kita mendengar jika Minarak mengajukan kredit ke Bank Jatim untuk melunasi pembayaran aset korban lumpur," aku Sunarto.
Korban lumpur, lanjut Sunarto, tidak mau tahu Lapindo mendapat dana darimana untuk melunasi pembayaran ganti rugi. Namun, jika memang mengajukan ke Bank Jatim itu tergantung dari gubernur apakah akan disetujui atau tidak. Namun, lanjut dia, berkaca saat pembayaran ganti rugi 20 persen, Lapindo juga mengajukan kredit ke BRI. Sehingga, bisa saja jika Bank Jatim memberikan kredit ke Minarak.
"Kita masih menunggu hasil pertemuan Gubernur Soekarwo dengan Pak Nirwan Bakrie. Bagaimana hasilnya nanti, kita berharap agar pertengahan tahun ini pelunasan aset korban lumpur sudah tuntas," pintas Sunarto.
Sementara itu, Wiwik, korban lumpur asal Desa Siring mengatakan, pihaknya menuntut aga Lapindo segera membayar ganti rugi 80 persen. Sebab, dia dan 20 korban lumpur lainnya menolak pembayaran 80 persen diangsur dan minta langsung dilunasi. (wbs)
()
Explore More