Faisal-Biem bantah catut KTP dukungan
Rabu, 29 Februari 2012 - 16:46 WIB
Faisal-Biem bantah catut KTP dukungan
A
A
A
Sindonews.com - Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur Independen Faisal Basri-Biem Benjamin membantah telah mencatut Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam merengkuh dukungan. Bantahan itu diungkapkan Faisal-Biem melalui tim suksesnya.
Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Faisal-Biem, Christian A Panjaitan mengaku bingung jika ada pihak yang menyatakan ada dugaan kasus pencatutan KTP dalam penggalangan dukungan untuk bakal calon Pilgub dari jalur independen.
"Pada dasarnya kami bingung jika dibilang mencatut, bagaimana cara mencatutnya kami tidak tahu. Karena relawan melakukan penggalangan dengan cara face to face," bantahnya kepada wartawan di markas Faisal-Biem, di Jalan Tebet Barat 1, No.23, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Untuk itu, pihaknya merasa sangat tidak masuk akal jika ada warga yang merasa KTP-nya dicatut lalu melaporkan kasus tersebut langsung melapor ke polisi. Tapi bukan ke KPUD dan mencabut pemberian dukungan.
"Menurut kami jika ada pengaduan ke pihak kepolisian, tidak masuk akal juga. Karena prosedur itu sudah ada di regulasi KPUD untuk pembatalan dukungan," terangnya.
Lebih jauh, Christian balik curiga proses implementasi KPUD terhadap regulasi Pilkada di tingkat masyarakat tidak sampai. "Apakah masyarakat sudah memiliki pengertian menyeluruh soal proses pemilukada ini. Kita jadi menyorot ke situ," pungkasnya. (san)
Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Faisal-Biem, Christian A Panjaitan mengaku bingung jika ada pihak yang menyatakan ada dugaan kasus pencatutan KTP dalam penggalangan dukungan untuk bakal calon Pilgub dari jalur independen.
"Pada dasarnya kami bingung jika dibilang mencatut, bagaimana cara mencatutnya kami tidak tahu. Karena relawan melakukan penggalangan dengan cara face to face," bantahnya kepada wartawan di markas Faisal-Biem, di Jalan Tebet Barat 1, No.23, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Untuk itu, pihaknya merasa sangat tidak masuk akal jika ada warga yang merasa KTP-nya dicatut lalu melaporkan kasus tersebut langsung melapor ke polisi. Tapi bukan ke KPUD dan mencabut pemberian dukungan.
"Menurut kami jika ada pengaduan ke pihak kepolisian, tidak masuk akal juga. Karena prosedur itu sudah ada di regulasi KPUD untuk pembatalan dukungan," terangnya.
Lebih jauh, Christian balik curiga proses implementasi KPUD terhadap regulasi Pilkada di tingkat masyarakat tidak sampai. "Apakah masyarakat sudah memiliki pengertian menyeluruh soal proses pemilukada ini. Kita jadi menyorot ke situ," pungkasnya. (san)
()
