Kontras Aceh protes penembakan warga
Senin, 27 Februari 2012 - 14:56 WIB
Kontras Aceh protes penembakan warga
A
A
A
Sindonews.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh meminta Polda Aceh menindak tegas personel yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga, dua hari lalu.
Destika Gilang Lestari, Koordinator Kontras Aceh menyatakan arogansi di tubuh Polri masih tinggi.
Kasus yang dimaksud KontraS Aceh, peristiwa penembakan Muhammad Ikhsan (23) di Gampoeng Meureu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar oleh personel Direktorat Narkoba Polda Aceh. Pada hari yang sama personel Polsek Ninong, Aceh Utara melakukan pemukulan terhadap Jufri (30), warga setempat.
"Ini akibat buruknya mekanisme penghukuman atau sanksi internal untuk anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum," tegas Destika, Senin (27/2/2012).
Destika berharap kepolisian tidak hanya memberikan sanksi indisipliner melainkan juga diproses hukum. Menurutnya, polisi harus segera menunjukkan profesionalitas dalam menyelesaikan perkara.
"Polri sebagai pengayom masyarakat seharusnya memberikan contoh keteladanan kepada publik dan bukannya malah bertindak brutal," kata Destika.
KontraS Aceh mendukung dimasukkannya perspektif HAM dalam kurikulum pendidikan di Polri, Keputusan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM dalam menjalankan tugas, serta prosedur tetap penangulangan anarki.
"Masalahnya itu semua tidak tercermin dalam implementasi di lapangan, Polri masih belum profesional," tegasnya.
Destika Gilang Lestari, Koordinator Kontras Aceh menyatakan arogansi di tubuh Polri masih tinggi.
Kasus yang dimaksud KontraS Aceh, peristiwa penembakan Muhammad Ikhsan (23) di Gampoeng Meureu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar oleh personel Direktorat Narkoba Polda Aceh. Pada hari yang sama personel Polsek Ninong, Aceh Utara melakukan pemukulan terhadap Jufri (30), warga setempat.
"Ini akibat buruknya mekanisme penghukuman atau sanksi internal untuk anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum," tegas Destika, Senin (27/2/2012).
Destika berharap kepolisian tidak hanya memberikan sanksi indisipliner melainkan juga diproses hukum. Menurutnya, polisi harus segera menunjukkan profesionalitas dalam menyelesaikan perkara.
"Polri sebagai pengayom masyarakat seharusnya memberikan contoh keteladanan kepada publik dan bukannya malah bertindak brutal," kata Destika.
KontraS Aceh mendukung dimasukkannya perspektif HAM dalam kurikulum pendidikan di Polri, Keputusan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM dalam menjalankan tugas, serta prosedur tetap penangulangan anarki.
"Masalahnya itu semua tidak tercermin dalam implementasi di lapangan, Polri masih belum profesional," tegasnya.
()
