Tunjangan perumahan dewan naik Rp300 ribu
Tunjangan perumahan dewan naik Rp300 ribu
A
A
A
Sindonews.com - Harapan anggota DPRD Sidoarjo mendapatkan tunjangan perumahan Rp13 juta per bulan pupus sudah. Pasalnya, sesuai hasil survei tim appresial independen, tunjangan perumahan yang layak hanya Rp9 juta.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Unggul Prabawa mengatakan, kepastian nominal tunjangan perumahan itu dibahas dalam rapat antarfraksi. "Jadi tunjangan perumahan hanya Rp9 juta," ujar politikus asal Partai Golkar tersebut.
Unggul menambahkan, tunjangan Rp9 juta itu belum termasuk pajak 15 persen. Sedangkan tunjangan perumahan tahun 2011 lalu Rp8 juta juga masih dipotong pajak. Sesudah dipotong pajak, lanjut Unggul, kenaikan tunjangan perumahan hanya Rp300 ribu. Sehingga, anggota dewan hanya menerima tunjangan perumahan Rp7.800.000.
Senada juga diungkapkan Wayan Dendra, Ketua Fraksi Hanura/Gerindra. Menurutnya, tunjangan perumahan itu nilainya sudah ditetapkan oleh tim appresial. Sehingga, dewan hanya bisa menerima apa yang sudah diputuskan.
Sementara itu, setelah nominal tunjangan perumahan untuk dewan diputuskan mengacu hasil survei tim appresial, kemudian akan diajukan ke bupati untuk ditertibkan surat keputusan. "Tunjangan perumahan anggota dewan kita ajukan ke bupati, jadi tinggal menunggu keluarnya SK Bupati saja," ujar Sekretaris DPRD Sidoarjo Endang Soesijanti.
Sekadar diketahui, dalam APBD 2012 dewan mengajukan tunjangan perumahan Rp13 juta. Padahal, tahun sebelumnya tunjangan perumahan hanya Rp8 juta.
Namun, saat RAPBD dievaluasi oleh gubernur, nominal tunjangan perumahan yang diajukan dirasa sangat besar. Akhirnya, gubernur meminta agar besaran tunjangan perumahan itu ditentukan oleh tim appresial independen.
Sekretaris Dewan kemudiam meminta tim appresial independen menentukan besaran tunjangan dan akhirnya ditentukan Rp9 juta.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Unggul Prabawa mengatakan, kepastian nominal tunjangan perumahan itu dibahas dalam rapat antarfraksi. "Jadi tunjangan perumahan hanya Rp9 juta," ujar politikus asal Partai Golkar tersebut.
Unggul menambahkan, tunjangan Rp9 juta itu belum termasuk pajak 15 persen. Sedangkan tunjangan perumahan tahun 2011 lalu Rp8 juta juga masih dipotong pajak. Sesudah dipotong pajak, lanjut Unggul, kenaikan tunjangan perumahan hanya Rp300 ribu. Sehingga, anggota dewan hanya menerima tunjangan perumahan Rp7.800.000.
Senada juga diungkapkan Wayan Dendra, Ketua Fraksi Hanura/Gerindra. Menurutnya, tunjangan perumahan itu nilainya sudah ditetapkan oleh tim appresial. Sehingga, dewan hanya bisa menerima apa yang sudah diputuskan.
Sementara itu, setelah nominal tunjangan perumahan untuk dewan diputuskan mengacu hasil survei tim appresial, kemudian akan diajukan ke bupati untuk ditertibkan surat keputusan. "Tunjangan perumahan anggota dewan kita ajukan ke bupati, jadi tinggal menunggu keluarnya SK Bupati saja," ujar Sekretaris DPRD Sidoarjo Endang Soesijanti.
Sekadar diketahui, dalam APBD 2012 dewan mengajukan tunjangan perumahan Rp13 juta. Padahal, tahun sebelumnya tunjangan perumahan hanya Rp8 juta.
Namun, saat RAPBD dievaluasi oleh gubernur, nominal tunjangan perumahan yang diajukan dirasa sangat besar. Akhirnya, gubernur meminta agar besaran tunjangan perumahan itu ditentukan oleh tim appresial independen.
Sekretaris Dewan kemudiam meminta tim appresial independen menentukan besaran tunjangan dan akhirnya ditentukan Rp9 juta.
()
Explore More