Menhut sebut masalah Pulau Padang sudah selesai
Minggu, 19 Februari 2012 - 10:42 WIB
Menhut sebut masalah Pulau Padang sudah selesai
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyebut konflik lahan warga dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), di Pulau Padang, Kabupaten Meranti, Riau sudah selesai. Sementara segelintir warga tetap melakukan aksi jahit muluk sebagai bentuk protes.
Bahkan Kemenhut sendiri dalam waktu dekat segera mencabut status pemberhentian izin sementara PT RAPP yang dituntut masyakakat.
“Sudah tidak ada masalah ini soal sengketa Pulau Padang. Tim mediasi sudah bekerja merekomendasikan untuk tetap melanjutkan izin Hutan Tanaman Industri PT RAPP. Namun pihak perusahaan harus menuntaskan dulu penyelesaian lahan dengan warga,” di Hotel Pangeran, Riau, di Minggu (19/2/2012).
Menurutnya, penuntasan konflik ini, pihak perusahaan diminta segera membuat pemetaan tapal batas izin HTI yang dimiliknya. Pemetaan ini nantinya untuk mengetahui dimana saja lahan milik masyarakat yang masuk dalam kawasan izin HTI.
“Jika lahan masyarakat masuk dalam izin, maka pihak perusahaan kita minta untuk dikeluarkan dari luasan izinya. Tapi kalau ada masyarakat yang minta lahannya yang masuk dalam kawasan izin HTI untuk diganti rugi, ya itu harus diganti rugi perusahaan,” kata Zulkifli.
Sebelumnya izin RAPP di Pulau Padang sempat dicabut sementara untuk menuntaskan polemik dengan masyarakat. Selama izin dicabut sementara, dibentuk tim mediasi yang melibatkan Pemda Riau dan Pemkab Meranti.
“Jika proses pemetaan dan ganti rugi sudah selesai, maka kita dengan sendirinya akan mencabut status pengentian izin sementara milik perusahaan. Pokoknya begitu semuanya sudah selesai, RAPP akan segera beroperasi kembali,” kata Menhut.
Menhut menambahkan, persoalan sengketa lahan di Pulau Padang saat ini tidak perlu dipermasalahkan lagi. Pihaknya sudah sepakat bahwa perizinan tetap diberikan kepada PT RAPP untuk mengelola izin HTI.
Sengketa Pulau Padang membuat sekelompok warga sekitar melakukan aksi jahit mulut di depan Gedung DPR Senayan. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes agar pemerintah mencabut izin HTI di sana. (wbs)
Bahkan Kemenhut sendiri dalam waktu dekat segera mencabut status pemberhentian izin sementara PT RAPP yang dituntut masyakakat.
“Sudah tidak ada masalah ini soal sengketa Pulau Padang. Tim mediasi sudah bekerja merekomendasikan untuk tetap melanjutkan izin Hutan Tanaman Industri PT RAPP. Namun pihak perusahaan harus menuntaskan dulu penyelesaian lahan dengan warga,” di Hotel Pangeran, Riau, di Minggu (19/2/2012).
Menurutnya, penuntasan konflik ini, pihak perusahaan diminta segera membuat pemetaan tapal batas izin HTI yang dimiliknya. Pemetaan ini nantinya untuk mengetahui dimana saja lahan milik masyarakat yang masuk dalam kawasan izin HTI.
“Jika lahan masyarakat masuk dalam izin, maka pihak perusahaan kita minta untuk dikeluarkan dari luasan izinya. Tapi kalau ada masyarakat yang minta lahannya yang masuk dalam kawasan izin HTI untuk diganti rugi, ya itu harus diganti rugi perusahaan,” kata Zulkifli.
Sebelumnya izin RAPP di Pulau Padang sempat dicabut sementara untuk menuntaskan polemik dengan masyarakat. Selama izin dicabut sementara, dibentuk tim mediasi yang melibatkan Pemda Riau dan Pemkab Meranti.
“Jika proses pemetaan dan ganti rugi sudah selesai, maka kita dengan sendirinya akan mencabut status pengentian izin sementara milik perusahaan. Pokoknya begitu semuanya sudah selesai, RAPP akan segera beroperasi kembali,” kata Menhut.
Menhut menambahkan, persoalan sengketa lahan di Pulau Padang saat ini tidak perlu dipermasalahkan lagi. Pihaknya sudah sepakat bahwa perizinan tetap diberikan kepada PT RAPP untuk mengelola izin HTI.
Sengketa Pulau Padang membuat sekelompok warga sekitar melakukan aksi jahit mulut di depan Gedung DPR Senayan. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes agar pemerintah mencabut izin HTI di sana. (wbs)
()
