Polri: Kalau masyarakat menolak, FPI jangan maksa
Senin, 13 Februari 2012 - 18:49 WIB
Polri: Kalau masyarakat menolak, FPI jangan maksa
A
A
A
Sindonews.com - Aksi kedatangan massa Front Pembela Islam (FPI) ke Mabes Polri, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mencopot Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Brigjen Polisi Damianus Zacky karena dianggap pejabat korup dan penjahat besar. Informasi itu sah-sah saja tapi jangan terlalu dipaksakan
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, sah-sah saja menyampaikan informasi. "Kita kan sudah ada Undang-Undang yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat, semua pihak bebas menyampaikan pendapatnya. Baik pihak FPI maupun masyarakat disana dalam menyampaikan pendapatnya," ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (13/2/2012).
Menurutnya, pendapat dari FPI itu akan di cek kebenarannya maupun adanya unsur pidananya. "Kalau misalnya masyarakat menolak, ya sah-sah saja. Itu mungkin aspirasi masyarakat. Kita juga kan tak mungkin memaksakan kehendak. Seharusnya diharapkan, semua pihak saling berkoordinasi dengan baik," ungkapnya.
Dijelaskannya, jika ada penolakan terhadap keberadaan FPI di Kalteng, coba disosialisasikan atau didiskusikan terlebih dahulu. "Apa hambatannya, apa permasalahannya. Jangan kita memaksakan kehendak kita ditempat orang. Itu kan tak bisa," tuturnya.
Dia menegaskan, kepada panitia lokal pendiri FPI di Kalteng diharapkan juga harus berkoordinasi dengan masyarakat setempat, dan Pemerintah Daerah setempat. "Apakah ada resistensi, ya kalau misalnya masyarakat tak bisa menerima, FPI jangan maksakan kehendak,"tegasnya.
Ditambahkan, jika dipaksakan terjadilah seperti pada 11 Febuari 2012 kemarin. "Kita dalam hal ini akan mendorong semua pihak untuk mencoba duduk bersama. Masing-masing pihak harus menghormati satu sama lain," pungkasnya. (wbs)
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, sah-sah saja menyampaikan informasi. "Kita kan sudah ada Undang-Undang yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat, semua pihak bebas menyampaikan pendapatnya. Baik pihak FPI maupun masyarakat disana dalam menyampaikan pendapatnya," ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (13/2/2012).
Menurutnya, pendapat dari FPI itu akan di cek kebenarannya maupun adanya unsur pidananya. "Kalau misalnya masyarakat menolak, ya sah-sah saja. Itu mungkin aspirasi masyarakat. Kita juga kan tak mungkin memaksakan kehendak. Seharusnya diharapkan, semua pihak saling berkoordinasi dengan baik," ungkapnya.
Dijelaskannya, jika ada penolakan terhadap keberadaan FPI di Kalteng, coba disosialisasikan atau didiskusikan terlebih dahulu. "Apa hambatannya, apa permasalahannya. Jangan kita memaksakan kehendak kita ditempat orang. Itu kan tak bisa," tuturnya.
Dia menegaskan, kepada panitia lokal pendiri FPI di Kalteng diharapkan juga harus berkoordinasi dengan masyarakat setempat, dan Pemerintah Daerah setempat. "Apakah ada resistensi, ya kalau misalnya masyarakat tak bisa menerima, FPI jangan maksakan kehendak,"tegasnya.
Ditambahkan, jika dipaksakan terjadilah seperti pada 11 Febuari 2012 kemarin. "Kita dalam hal ini akan mendorong semua pihak untuk mencoba duduk bersama. Masing-masing pihak harus menghormati satu sama lain," pungkasnya. (wbs)
()
