Pengerukan 13 sungai, data relokasi penduduk harus valid
Rabu, 01 Februari 2012 - 10:04 WIB
Pengerukan 13 sungai, data relokasi penduduk harus valid
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pengerukan 13 sungai dan empat waduk untuk mengatasi banjir di Ibu Kota mendapat perhatian luas.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta proyek pengerukan tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Salah satu yang disoroti adalah rencana relokasi 1.109 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak pengerukan.
“Data penduduk itu harus valid, jangan sampai ada data liar.Pemprov harus melakukan pengecekan kembali agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” kata Triwisaksana kemarin.
Bang Sani, sapaan akrabnya, menambahkan, program yang dibiayai pinjaman Bank Dunia itu harus didukung. Menurut Sani, banjir merupakan salah satu persoalan besar di Jakarta selain kemacetan. Dia meminta kontraktor yang mengerjakan pengerukan memikirkan segala aspek, dari pemeliharaan pascapengerukan hingga relokasi penduduk yang ada di bantaran sungai.
”Segala aspek harus diperhatikan dalam melaksanakan perbaikan, jangan sampai satu masalah selesai, tapi timbul masalah lain,” imbaunya.
Politikus PKS ini berharap pengerukan tersebut dilaksanakan tepat waktu, tidak lagi molor seperti tahun-tahun sebelumnya. Setelah dilakukan pengerukan, yang terpenting adalah perawatan dan penjagaan agar kawasan yang sudah dinormalisasi tidak lagi dijadikan permukiman liar. ”Ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan pengawasan harus ketat,” ungkapnya.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna berpendapat, pengerukan sungai pasti akan menimbulkan penolakan dari warga yang terkena dampak langsung.
Namun jika pemerintah bisa melakukan pendekatan dan bisa menyosialisasikan dengan baik, pasti akan bisa diterima. Dia mengusulkan pemerintah menjadikan bantaran sungai sebagai kawasan komersial, seperti tempat wisata air atau taman interaktif.
“Yang pasti harus dilakukan perencanaan matang mulai prapengerukan, saat pengerukan, sampai pascapengerukan,” tuturnya. Seperti diberitakan, Bank Dunia menyetujui pinjaman dana untuk penanggulangan banjir senilai USD139,64 juta pada 17 Januari lalu.
Dana tersebut akan digunakan untuk pengerukan 13 sungai dan empat waduk.Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mendapatkan suntikan dana dari APBN dan APBD senilai USD49,71 juta.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan,proses pengerukan ini baru dapat dipastikan dilaksanakan tahun ini setelah adanya persetujuan pinjaman dana dari Bank Dunia.
Proyek ini disebut dengan Jakarta Urgent flood Mitigation Project (JUMFP) atau Proyek Mitigasi Banjir Darurat Jakarta. Direncanakan pada Februari ini akan ditenderkan dan ditargetkan pelaksanaan proyek dilakukan awal Oktober 2012.
”Pengerukan sungai dan waduk di Jakarta ini agar dapat mengurangi risiko kerugian atas bencana banjir tidak dapat dilaksanakan sepotong-sepotong, tapi harus terpadu,” kata Fauzi Bowo.
Ke-13 sungai yang akan dikeruk memiliki panjang 67,5 km, sedangkan empat waduk yang akan dikeruk seluas 65 ha. Pengerukan dilakukan pada Kali Kamal, Kali Tanjungan, Kali Angke, Cengkareng Drain, Saluran Banjir Kanal Barat (BKB), Kali Sunter, Cakung Drain, Kali Krukut, Kali Cideng Tanah Sereal, Kali Jelakeng– Pakin Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sunter Sentiong, dan Kali Grogol–Sekretaris.
Sementara empat waduk yang akan dikeruk yakni Waduk Melati,Waduk Sunter Utara,Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III.(*)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana meminta proyek pengerukan tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Salah satu yang disoroti adalah rencana relokasi 1.109 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak pengerukan.
“Data penduduk itu harus valid, jangan sampai ada data liar.Pemprov harus melakukan pengecekan kembali agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” kata Triwisaksana kemarin.
Bang Sani, sapaan akrabnya, menambahkan, program yang dibiayai pinjaman Bank Dunia itu harus didukung. Menurut Sani, banjir merupakan salah satu persoalan besar di Jakarta selain kemacetan. Dia meminta kontraktor yang mengerjakan pengerukan memikirkan segala aspek, dari pemeliharaan pascapengerukan hingga relokasi penduduk yang ada di bantaran sungai.
”Segala aspek harus diperhatikan dalam melaksanakan perbaikan, jangan sampai satu masalah selesai, tapi timbul masalah lain,” imbaunya.
Politikus PKS ini berharap pengerukan tersebut dilaksanakan tepat waktu, tidak lagi molor seperti tahun-tahun sebelumnya. Setelah dilakukan pengerukan, yang terpenting adalah perawatan dan penjagaan agar kawasan yang sudah dinormalisasi tidak lagi dijadikan permukiman liar. ”Ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan pengawasan harus ketat,” ungkapnya.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna berpendapat, pengerukan sungai pasti akan menimbulkan penolakan dari warga yang terkena dampak langsung.
Namun jika pemerintah bisa melakukan pendekatan dan bisa menyosialisasikan dengan baik, pasti akan bisa diterima. Dia mengusulkan pemerintah menjadikan bantaran sungai sebagai kawasan komersial, seperti tempat wisata air atau taman interaktif.
“Yang pasti harus dilakukan perencanaan matang mulai prapengerukan, saat pengerukan, sampai pascapengerukan,” tuturnya. Seperti diberitakan, Bank Dunia menyetujui pinjaman dana untuk penanggulangan banjir senilai USD139,64 juta pada 17 Januari lalu.
Dana tersebut akan digunakan untuk pengerukan 13 sungai dan empat waduk.Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mendapatkan suntikan dana dari APBN dan APBD senilai USD49,71 juta.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan,proses pengerukan ini baru dapat dipastikan dilaksanakan tahun ini setelah adanya persetujuan pinjaman dana dari Bank Dunia.
Proyek ini disebut dengan Jakarta Urgent flood Mitigation Project (JUMFP) atau Proyek Mitigasi Banjir Darurat Jakarta. Direncanakan pada Februari ini akan ditenderkan dan ditargetkan pelaksanaan proyek dilakukan awal Oktober 2012.
”Pengerukan sungai dan waduk di Jakarta ini agar dapat mengurangi risiko kerugian atas bencana banjir tidak dapat dilaksanakan sepotong-sepotong, tapi harus terpadu,” kata Fauzi Bowo.
Ke-13 sungai yang akan dikeruk memiliki panjang 67,5 km, sedangkan empat waduk yang akan dikeruk seluas 65 ha. Pengerukan dilakukan pada Kali Kamal, Kali Tanjungan, Kali Angke, Cengkareng Drain, Saluran Banjir Kanal Barat (BKB), Kali Sunter, Cakung Drain, Kali Krukut, Kali Cideng Tanah Sereal, Kali Jelakeng– Pakin Kali Besar, Kali Ciliwung Gunung Sahari, Sodetan Sunter Sentiong, dan Kali Grogol–Sekretaris.
Sementara empat waduk yang akan dikeruk yakni Waduk Melati,Waduk Sunter Utara,Waduk Sunter Selatan, dan Waduk Sunter Timur III.(*)
()
