PDIP tolak Pemprov DKI terbitkan obligasi
PDIP tolak Pemprov DKI terbitkan obligasi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah sebesar Rp1,7 triliun ke dalam APBD 2012. Namun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jakarta menolak rencana tersebut.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP William Yani menyampaikan alasan mengapa pihaknya menolak rencana itu. Pertama, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki dana yang cukup sehingga belum diperlukan adanya obligasi daerah. Gubenur, kata Wili, bisa memanfaatkan Dana Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
"Tidak masuk akal jika gubernur mengatakan dana SILPA tidak bisa menggunakan. Kan bisa diprogramkan di tahun sebelumnya. Bukan malah menggunakan dana SILPA, tapi ketika membuat APBD selanjutnya, rencana obligasi daerah tetap dimasukan," kata Wili di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2012).
Alasan kedua mengapa pihaknya menolak, karena jawaban gubernur saat sidang paripurna menyangkut obligasi terkesan memaksakan. Seharusnya, sebelum rapat dilaksanakan, anggota dewan dibagikan bahan dulu sehingga rencana dari terbitnya obligasi daerah bisa dipelajari.
Penolakan terhadap rencana obligasi, kata Wili, fraksinya sudah bulat. Menurutnya, obligasi daerah hanya membuat pemerintah punya utang, dan di periode-periode selanjutnya, sudah pasti akan berutang lagi. "Utang terus dong," tukasnya.
"Kalau istilah saya, sudah punya rumah bagus, dana cukup, ngapain utang. Gunakan sisa anggaran yang tidak digunakan tahun sebelumnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, akan menerbitkan obligasi daerah bersamaan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2012.
Obligasi daerah senilai Rp1,7 miliar akan diterapkan untuk empat proyek pembangunan di Jakarta. Keempat proyek itu yakni, pembangunan RSUD Jakarta Selatan senilai Rp185 miliar, proyek pengolahan air limbah di Casablanca senilai Rp235 miliar, proyek pembangunan rumah susun di Daan Mogot senilai Rp500 miliar dan proyek pembangunan Terminal Pulogebang senilai Rp757 miliar.
Kata Foke, penerbitan obligasi daerah untuk kemajuan pembangunan kota Jakarta. (lin)
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP William Yani menyampaikan alasan mengapa pihaknya menolak rencana itu. Pertama, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki dana yang cukup sehingga belum diperlukan adanya obligasi daerah. Gubenur, kata Wili, bisa memanfaatkan Dana Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).
"Tidak masuk akal jika gubernur mengatakan dana SILPA tidak bisa menggunakan. Kan bisa diprogramkan di tahun sebelumnya. Bukan malah menggunakan dana SILPA, tapi ketika membuat APBD selanjutnya, rencana obligasi daerah tetap dimasukan," kata Wili di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2012).
Alasan kedua mengapa pihaknya menolak, karena jawaban gubernur saat sidang paripurna menyangkut obligasi terkesan memaksakan. Seharusnya, sebelum rapat dilaksanakan, anggota dewan dibagikan bahan dulu sehingga rencana dari terbitnya obligasi daerah bisa dipelajari.
Penolakan terhadap rencana obligasi, kata Wili, fraksinya sudah bulat. Menurutnya, obligasi daerah hanya membuat pemerintah punya utang, dan di periode-periode selanjutnya, sudah pasti akan berutang lagi. "Utang terus dong," tukasnya.
"Kalau istilah saya, sudah punya rumah bagus, dana cukup, ngapain utang. Gunakan sisa anggaran yang tidak digunakan tahun sebelumnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, akan menerbitkan obligasi daerah bersamaan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2012.
Obligasi daerah senilai Rp1,7 miliar akan diterapkan untuk empat proyek pembangunan di Jakarta. Keempat proyek itu yakni, pembangunan RSUD Jakarta Selatan senilai Rp185 miliar, proyek pengolahan air limbah di Casablanca senilai Rp235 miliar, proyek pembangunan rumah susun di Daan Mogot senilai Rp500 miliar dan proyek pembangunan Terminal Pulogebang senilai Rp757 miliar.
Kata Foke, penerbitan obligasi daerah untuk kemajuan pembangunan kota Jakarta. (lin)
()
Explore More