PDIP tolak Pemprov DKI terbitkan obligasi

Jum'at, 20 Januari 2012 - 16:49 WIB
PDIP tolak Pemprov DKI...
PDIP tolak Pemprov DKI terbitkan obligasi
A A A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerbitkan obligasi daerah sebesar Rp1,7 triliun ke dalam APBD 2012. Namun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jakarta menolak rencana tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP William Yani menyampaikan alasan mengapa pihaknya menolak rencana itu. Pertama, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki dana yang cukup sehingga belum diperlukan adanya obligasi daerah. Gubenur, kata Wili, bisa memanfaatkan Dana Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa).

"Tidak masuk akal jika gubernur mengatakan dana SILPA tidak bisa menggunakan. Kan bisa diprogramkan di tahun sebelumnya. Bukan malah menggunakan dana SILPA, tapi ketika membuat APBD selanjutnya, rencana obligasi daerah tetap dimasukan," kata Wili di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2012).

Alasan kedua mengapa pihaknya menolak, karena jawaban gubernur saat sidang paripurna menyangkut obligasi terkesan memaksakan. Seharusnya, sebelum rapat dilaksanakan, anggota dewan dibagikan bahan dulu sehingga rencana dari terbitnya obligasi daerah bisa dipelajari.

Penolakan terhadap rencana obligasi, kata Wili, fraksinya sudah bulat. Menurutnya, obligasi daerah hanya membuat pemerintah punya utang, dan di periode-periode selanjutnya, sudah pasti akan berutang lagi. "Utang terus dong," tukasnya.

"Kalau istilah saya, sudah punya rumah bagus, dana cukup, ngapain utang. Gunakan sisa anggaran yang tidak digunakan tahun sebelumnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, akan menerbitkan obligasi daerah bersamaan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2012.

Obligasi daerah senilai Rp1,7 miliar akan diterapkan untuk empat proyek pembangunan di Jakarta. Keempat proyek itu yakni, pembangunan RSUD Jakarta Selatan senilai Rp185 miliar, proyek pengolahan air limbah di Casablanca senilai Rp235 miliar, proyek pembangunan rumah susun di Daan Mogot senilai Rp500 miliar dan proyek pembangunan Terminal Pulogebang senilai Rp757 miliar.

Kata Foke, penerbitan obligasi daerah untuk kemajuan pembangunan kota Jakarta. (lin)
()
Berita Terkini
World Chiz Day 2026,...
World Chiz Day 2026, Prochiz Sasar Lebih dari 1.000 Siswa SD di Tiga Kota
20 menit yang lalu
Keberhasilan Memanfaatkan...
Keberhasilan Memanfaatkan Bonus Demografi Bergantung pada Kualitas Generasi Muda
1 jam yang lalu
Warga Wanam Harap Pembangunan...
Warga Wanam Harap Pembangunan PSN di Papua Selatan Dilanjutkan
1 jam yang lalu
PLN Cikarang Tegaskan...
PLN Cikarang Tegaskan Jarak Aman 3 Meter, Kegiatan Berisiko Tinggi Wajib Koordinasi
1 jam yang lalu
5 Jam Diperiksa Polda...
5 Jam Diperiksa Polda Metro, Saiful Mujani Dicecar 37 Pertanyaan
2 jam yang lalu
Tiket Jakarta Fair 2026...
Tiket Jakarta Fair 2026 Mulai Dibuka Hari ini, Targetkan 6 Juta Pengunjung
2 jam yang lalu
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Menggelar Car Free Day di Rasuna Said
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved