Perawatan gedung DPRD Jakarta telan Rp80 M

Jum'at, 20 Januari 2012 - 14:24 WIB
Perawatan gedung DPRD...
Perawatan gedung DPRD Jakarta telan Rp80 M
A A A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana mengeluarkan biaya perawatan gedung dengan rincian anggaran mencapai Rp80 miliar. Rencana itu kontan menimbulkan reaksi pro dan kontra dari sejumlah fraksi.

Di antara yang kontra dengan perawatan gedung dewan yang menelan uang kas daerah sebesar Rp80 miliar itu, adalah fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah seorang anggota fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, William Yani menyatakan, rencana evaluasi gedung senilai Rp80 miliar itu harus dievaluasi ulang.

"Coba dievaluasi dulu, apakah pemeliharaan gedung DPRD ini perlu angka segitu. Kalau yang renovasi ini menurut kami masih masuk akal," ujarnya kepada Sindonews, di ruang fraksi PDIP, Jakarta, Jumat (20/1/2012).

Ditambahkan dia, perawatan gedung dewan sebesar Rp80 miliar tidak masuk akal. "Kalau niatan pemeliharaan, saya setuju. Cuma angkanya saja yang saya kurang sepakat, perlu dievaluasi lah. Yang kami permasalahkan Rp80 miliar, kalau bisa jangan sebesar itulah," jelasnya.

Sebelumnya, DPRD juga merenovasi ruang rapat paripurna dengan total anggaran mencapai Rp18,9 miliar. Dari dana tersebut, ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta memang terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Dari pencahayaan, ruang rapat yang sebelumnya remang-remang, kini lebih terang. Begitu juga dengan karpet lantai juga tampak baru dan empuk saat diinjak.

Dua layar besar berkuran 4x4 meter juga menghiasi ruang rapat. Beberapa bagian ruang rapat juga dilapisi wall paper dan marmer baru. "Kalau untuk ruang rapat ini kita tidak ada masalah, tapi tadinya kita membayangkan kursi dan mejanya juga baru ternyata tidak," tambah William.

Tidak hanya itu saja, uang rakyat sebesar Rp100 miliar juga akan dialokasikan hanya untuk membangun jembatan penghubung antara gedung DPRD baru dengan yang lama.

Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi membenarkan adanya gelontoran dana seperti yang dipaparkan di atas. Namun tidak sekalipun dibahas di Badan Anggaran. "Tiba-tiba saja muncul di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012," jelasnya. (san)
()
Berita Terkini
Lanjutan Sidang Praperadilan,...
Lanjutan Sidang Praperadilan, Roy Suryo Siapkan 3 Saksi dan 1 Ahli
1 jam yang lalu
Jelang Upacara HUT Ke-80...
Jelang Upacara HUT Ke-80 Bhayangkara, Begini Situasi Satlat Brimob Cikeas
2 jam yang lalu
Ini Daftar Jalan di...
Ini Daftar Jalan di Jakarta yang Ditutup Sementara saat Presiden Belarus Melintas
3 jam yang lalu
Tak Hanya Andalkan Teknologi,...
Tak Hanya Andalkan Teknologi, KAI Bangun Loyalitas via Pelayanan Berkualitas
10 jam yang lalu
Program ParenTRING,...
Program ParenTRING, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Khitanan Massal
12 jam yang lalu
Komut Pertamina Kunjungan...
Komut Pertamina Kunjungan Kerja ke Jatim hingga Nusa Tenggara, Ini Hasilnya
14 jam yang lalu
Infografis
Keringanan PBB-P2 DKI...
Keringanan PBB-P2 DKI Jakarta 2026 Berlaku Bertahap
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved