Fasilitas DPRD mewah, percuma tanpa kerja konkret
Senin, 16 Januari 2012 - 08:28 WIB
Fasilitas DPRD mewah, percuma tanpa kerja konkret
A
A
A
Sindonews.com - Fasilitas ruang kerja pribadi bagi anggota DPRD Jawa Timur yang pembangunannya menelan dana Rp7 miliar itu bisa dibilang mewah, atau sebaliknya bisa dibilang murah.
Tolak ukurnya adalah kinerja para wakil rakyat itu sendiri, seberapa jauh mereka membela dan melindungi kepentingan rakyat.
”Orang bisa melihat fasilitas Rp7 miliar yang dinikmati itu mewah dan sebagian orang lainya melihatnya masih cukup murah. Yang bisa menjadi tolak ukur adalah kinerja, mereka bisa menghasilkan berapa banyak perda,” kata pemerhati sosial dari Universitas Airlangga (Unair) Hotman Siahaan.
Menurut dia jika memang para wakil rakyat di DPRD Jatim ini mampu menunjukkan kinerja bagus maka fasilitas itu pantas bagi mereka. Masyarakat pun akan menilai begitu, termasuk masyarakat yang sebelumnya menilai fasilitas tersebut mewah.
Karena ketika tahu kinerja anggota DPRD bagus tentu masyarakat akan menganggap ruang kerja pribadi itu layak. Namun jangan sampai fasilitas itu malah menjadi bomerang bagi para anggota DPRD Jatim sendiri.
”Kita hanya bisa menuntut pada semua anggota DPRD Jatim. Dengan adanya fasilitas itu supaya meningkatkan kinerja mereka. Kinerja untuk kepentingan rakyat juga harus diperbaiki dan ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu sorotan tajam dilontarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur. LSM ini menilai fasilitas Rp7 miliar ini terlalu mewah. Anggaran sebesar itu belum sebanding dengan anggaran-anggaran untuk rakyat kecil.
Ketua Fitra Jatim Dahlan mengatakan pada APBD 2011 lalu anggaran untuk pendidikan saja masih tergolong kecil, begitu juga anggaran kesehatan.
”Mereka seakan tutup mata dengan kecilnya anggaran itu, kemudian lebih memilih menganggarkan untuk pembangunan fasilitas mereka di DPRD Jatim.Padahal masyarakat masih membutuhkan anggaran banyak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Dahlan.
Dahlan menuturkan jika memang yang menjadi alasan mereka adalah kinerja maka masyarakat tinggal melihat apa yang terjadi mendatang. Apakah dengan adanya fasilitas tersebut benar benar mampu meningkatkan kinerja atau hanya sekadar omongan belakang.
”Selama ini kami merasakan kinerja anggota DPRD Jatim juga tidak terlalu kelihatan,” katanya.
Tolak ukurnya adalah kinerja para wakil rakyat itu sendiri, seberapa jauh mereka membela dan melindungi kepentingan rakyat.
”Orang bisa melihat fasilitas Rp7 miliar yang dinikmati itu mewah dan sebagian orang lainya melihatnya masih cukup murah. Yang bisa menjadi tolak ukur adalah kinerja, mereka bisa menghasilkan berapa banyak perda,” kata pemerhati sosial dari Universitas Airlangga (Unair) Hotman Siahaan.
Menurut dia jika memang para wakil rakyat di DPRD Jatim ini mampu menunjukkan kinerja bagus maka fasilitas itu pantas bagi mereka. Masyarakat pun akan menilai begitu, termasuk masyarakat yang sebelumnya menilai fasilitas tersebut mewah.
Karena ketika tahu kinerja anggota DPRD bagus tentu masyarakat akan menganggap ruang kerja pribadi itu layak. Namun jangan sampai fasilitas itu malah menjadi bomerang bagi para anggota DPRD Jatim sendiri.
”Kita hanya bisa menuntut pada semua anggota DPRD Jatim. Dengan adanya fasilitas itu supaya meningkatkan kinerja mereka. Kinerja untuk kepentingan rakyat juga harus diperbaiki dan ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu sorotan tajam dilontarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Timur. LSM ini menilai fasilitas Rp7 miliar ini terlalu mewah. Anggaran sebesar itu belum sebanding dengan anggaran-anggaran untuk rakyat kecil.
Ketua Fitra Jatim Dahlan mengatakan pada APBD 2011 lalu anggaran untuk pendidikan saja masih tergolong kecil, begitu juga anggaran kesehatan.
”Mereka seakan tutup mata dengan kecilnya anggaran itu, kemudian lebih memilih menganggarkan untuk pembangunan fasilitas mereka di DPRD Jatim.Padahal masyarakat masih membutuhkan anggaran banyak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” kata Dahlan.
Dahlan menuturkan jika memang yang menjadi alasan mereka adalah kinerja maka masyarakat tinggal melihat apa yang terjadi mendatang. Apakah dengan adanya fasilitas tersebut benar benar mampu meningkatkan kinerja atau hanya sekadar omongan belakang.
”Selama ini kami merasakan kinerja anggota DPRD Jatim juga tidak terlalu kelihatan,” katanya.
()
