Pulihkan keamanan Kobar, Mabes kirim Brimob
Jum'at, 06 Januari 2012 - 11:26 WIB
Pulihkan keamanan Kobar, Mabes kirim Brimob
A
A
A
Sindonews.com - Lebih dari sepekan, situasi dan kondisi Kota Waringin Barat (Kobar), Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, tampak kondusif. Namun, akar masalah yang diduga pemicu aksi rusuh yakni konflik pimilihan bupati dan wakil bupati, hingga kini belum selesai.
Terlebih, DPRD setempat dalam rapat paripurna digelar Kamis 5 Januari, menolak pelantikan gubernur Ujung Iskandar dan Bambang Purwanto hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 30 Desember 2011 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Melihat perkembangan itu, maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan keamanan susulan. Markas Besar Kepolisian RI pun mengirimkan personel Brigadir Mobil (Brimob) ke daerah dinilai rawan konflik itu. Sebanyak dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 210 orang dari Polda Jawa Tengah untuk mem-backup keamanan sudah diberangkatkan. Saat ini personel berikut persenjataan lengkap masih dalam perjalanan melalui jalur laut.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, pengiriman personel ke Kota Waringin Barat (Kobar) atas permintaan Polda setempat yakni Polda Kalimantan Tengah.
"Yang mengetahui sikon di sana kan pihak kepolisian setempat. Jika masih perlu ditambah pasukan, maka kami akan kirimkan," jelas Saud kepada Sindonews, Jumat (6/1/2012). Personel Brimob Jawa Tengah yang dinilai paling siap untuk diberangkatkan ke daerah Kobar itu.
Seluruh personel telah diberangkatkan Kamis 5 Januari menumpang Kapal Niaga Dharma Kencana melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kapolda Jateng Irjen Pol Didiek Soetomo Triwidodo ketika dikonfirmasi mengatakan, pengiriman pasukan itu merupakan program quick wins Brimob Nusantara atas permintaan Mabes Polri.
Program itu merupakan kegiatan pengamanan daeran rawan konflik di seluruh Indonesia. Dalam kasus ini, Brimob diugaskan untuk ikut serta memulihkan situasi Kamtibmas jika terjadi ancaman dan gangguan. (lin)
Terlebih, DPRD setempat dalam rapat paripurna digelar Kamis 5 Januari, menolak pelantikan gubernur Ujung Iskandar dan Bambang Purwanto hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 30 Desember 2011 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Melihat perkembangan itu, maka dikhawatirkan akan terjadi gangguan keamanan susulan. Markas Besar Kepolisian RI pun mengirimkan personel Brigadir Mobil (Brimob) ke daerah dinilai rawan konflik itu. Sebanyak dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau sekitar 210 orang dari Polda Jawa Tengah untuk mem-backup keamanan sudah diberangkatkan. Saat ini personel berikut persenjataan lengkap masih dalam perjalanan melalui jalur laut.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan, pengiriman personel ke Kota Waringin Barat (Kobar) atas permintaan Polda setempat yakni Polda Kalimantan Tengah.
"Yang mengetahui sikon di sana kan pihak kepolisian setempat. Jika masih perlu ditambah pasukan, maka kami akan kirimkan," jelas Saud kepada Sindonews, Jumat (6/1/2012). Personel Brimob Jawa Tengah yang dinilai paling siap untuk diberangkatkan ke daerah Kobar itu.
Seluruh personel telah diberangkatkan Kamis 5 Januari menumpang Kapal Niaga Dharma Kencana melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Kapolda Jateng Irjen Pol Didiek Soetomo Triwidodo ketika dikonfirmasi mengatakan, pengiriman pasukan itu merupakan program quick wins Brimob Nusantara atas permintaan Mabes Polri.
Program itu merupakan kegiatan pengamanan daeran rawan konflik di seluruh Indonesia. Dalam kasus ini, Brimob diugaskan untuk ikut serta memulihkan situasi Kamtibmas jika terjadi ancaman dan gangguan. (lin)
()
