Warga Bencongan, lawan penggusuran dengan bambu runcing
Kamis, 05 Januari 2012 - 11:45 WIB
Warga Bencongan, lawan penggusuran dengan bambu runcing
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemerintah menggusur tanah garapan dan rumah warga Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, mendapat perlawan. Ratusan orang yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak dan pria dewasa, mulai membuat bambu runcing sebagai alat perlawanan.
Mereka siap meneteskan darah, jika penggusuran tetap dilaksanakan. Bahkan, sejak dua hari lalu, warga mulai melakukan aksi blokade jalan masuk menuju perumahan mereka.
"Bila mau digusur, pemerintah jangan arogan. Pemerintah harus memberikan kebijaksanaan dengan memberikan ganti rugi atas bagunan dan lahan yang sudah kami dirikan berpuluh tahun lalu dan turun temurun, jangan hanya main gusur," kata Ida, salah seorang warga, Tangerang, Kamis (5/1/2012).
Hal senada diungkapkan Eci, warga lainnya. Dia mengaku sudah tinggal di kawasan itu sejak tahun 1980-an. Dia berharap, pemerintah dapat bernegosiasi terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum bertindak. "Hargai hak kami, pemerintah harusnya bernegosiasi dulu dan memberikan kompensasi ganti rugi yang layak," terangnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menggusur lahan seluas sembilan hektare, untuk digunakan sebagai Fasos-fasum. Padahal, menurut warga lahan itu miliki Perhutani yang ditelantarkan sejak 1980-an. Warga juga mengaku memiliki surat-surat yang jelas soal izin menggarap tanah dari keluruhan. (san)
Mereka siap meneteskan darah, jika penggusuran tetap dilaksanakan. Bahkan, sejak dua hari lalu, warga mulai melakukan aksi blokade jalan masuk menuju perumahan mereka.
"Bila mau digusur, pemerintah jangan arogan. Pemerintah harus memberikan kebijaksanaan dengan memberikan ganti rugi atas bagunan dan lahan yang sudah kami dirikan berpuluh tahun lalu dan turun temurun, jangan hanya main gusur," kata Ida, salah seorang warga, Tangerang, Kamis (5/1/2012).
Hal senada diungkapkan Eci, warga lainnya. Dia mengaku sudah tinggal di kawasan itu sejak tahun 1980-an. Dia berharap, pemerintah dapat bernegosiasi terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum bertindak. "Hargai hak kami, pemerintah harusnya bernegosiasi dulu dan memberikan kompensasi ganti rugi yang layak," terangnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menggusur lahan seluas sembilan hektare, untuk digunakan sebagai Fasos-fasum. Padahal, menurut warga lahan itu miliki Perhutani yang ditelantarkan sejak 1980-an. Warga juga mengaku memiliki surat-surat yang jelas soal izin menggarap tanah dari keluruhan. (san)
()
