Jakarta berpotensi terjadi konflik
Jum'at, 30 Desember 2011 - 17:47 WIB
Jakarta berpotensi terjadi konflik
A
A
A
Sindonews.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memprediksi konflik sumber daya alam (SDA) dan agraria akan meluas ke berbagai daerah di Tanah Air. Salah satu daerah yang berpotensi terjadi konflik adalah Jakarta.
"Mungkin tidak ada yang menyangka Jakarta berpotensi besar timbul konflik.
Masalah reklamasi di Marunda, misalnya, bisa menjadi pemicu," jelas Kepala Divisi Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friatna kepada Sindonews di Kantor Walhi, Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat (30/12/2011).
Reklamasi yang sedang dijalankan pemerintah bersama pihak swasta di kawasan pantai utara Jakarta dikhawatirkan akan menutup akses langsung masyarakat pesisir ke wilayah mata pencaharian mereka, yakni laut.
Apalagi dampak dari reklamasi, yakni meningkatnya kejadian banjir rob di wilayah Pantura Jakarta, justru menjadikan masyarakat pesisir sebagai korban.
"Sepertinya tinggal menunggu waktu," ujar Mukri.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Barry Fahdian Furqon menambahkan, pemerintah terkesan mengabaikan dampak lingkungan hidup dari proyek reklamasi di pesisir pantai Jakarta. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup menolak Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan di kawasan Pantura.
"Jadi kemudian yang keluar adalah Amdal per blok. Padahal dampak lingkungan seharusnya dinilai per kawasan, dari hulu sampai hilir, tidak bisa per blok," jelas Barry.
Dengan keluarnya Amdal per-blok yang sudah dibagi-bagi oleh Pemprov DKI, proyek-proyek pembangunan kawasan pesisir dan reklamasi tetap dapat dijalankan hingga saat ini.
Akibat dimatikannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walhi memperkirakan 2012 Jakarta akan ada konflik. (wbs)
"Mungkin tidak ada yang menyangka Jakarta berpotensi besar timbul konflik.
Masalah reklamasi di Marunda, misalnya, bisa menjadi pemicu," jelas Kepala Divisi Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friatna kepada Sindonews di Kantor Walhi, Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat (30/12/2011).
Reklamasi yang sedang dijalankan pemerintah bersama pihak swasta di kawasan pantai utara Jakarta dikhawatirkan akan menutup akses langsung masyarakat pesisir ke wilayah mata pencaharian mereka, yakni laut.
Apalagi dampak dari reklamasi, yakni meningkatnya kejadian banjir rob di wilayah Pantura Jakarta, justru menjadikan masyarakat pesisir sebagai korban.
"Sepertinya tinggal menunggu waktu," ujar Mukri.
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Barry Fahdian Furqon menambahkan, pemerintah terkesan mengabaikan dampak lingkungan hidup dari proyek reklamasi di pesisir pantai Jakarta. Setelah Kementerian Lingkungan Hidup menolak Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan di kawasan Pantura.
"Jadi kemudian yang keluar adalah Amdal per blok. Padahal dampak lingkungan seharusnya dinilai per kawasan, dari hulu sampai hilir, tidak bisa per blok," jelas Barry.
Dengan keluarnya Amdal per-blok yang sudah dibagi-bagi oleh Pemprov DKI, proyek-proyek pembangunan kawasan pesisir dan reklamasi tetap dapat dijalankan hingga saat ini.
Akibat dimatikannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walhi memperkirakan 2012 Jakarta akan ada konflik. (wbs)
()
