Kampung Pulo banjir, Komnas HAM tunggu Foke
Selasa, 27 Desember 2011 - 12:28 WIB
Kampung Pulo banjir, Komnas HAM tunggu Foke
A
A
A
Sindonews.com - Banjir yang melanda Kampung Pulo, Pondok Labu Jakarta Selatan mulai membuat warganya stress. Betapa tidak, setiap hujan deras mengguyur rumah mereka terendam bajir satu meter lebih akibat luapan air dari Kali Krukut.
Warga berharap pemerintah segera mengatasi banjir yang cukup meresahkan itu. Selama ini, pelebaran lapangan tembak Markas Marinir-lah yang disebut-sebut sebagai penyebab Kampung Pulo jadi langganan banjir.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) hari ini mengundang Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) untuk menjelaskan soal kebijakan apa yang akan ditempuh untuk menanggulangi banjir itu.
Foke juga diminta menjelaskan mengapa bajir itu bisa terjadi. Namun, hingga berita ini disusun, orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut belum menunjukan tanda-tanda akan memenuhi panggilan. Meskipun sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) melayangkan surat yang mengabarkan Foke bersedia hadir hari ini.
"Kami hanya ingin menanyakan kebijakan saja. Namun agaknya Foke datang atau tidak kami belum bisa memastikan. Foke pernah meminta pihak Komnas HAM yang datang. Tapi ya seharusnya dia yang datang ke sini, karena kami akan meminta penjelasan," tutur Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim kepada Sindonews, Selasa (27/12/2011).
Hari ini, kata Ifdal merupakan panggilan keempat, setelah panggilan sebanyak tiga kali tidak pernah dipenuhi. Pihaknya, lanjut Ifdal, hanya ingin menjembatani antara warga dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir itu.
Sebelumnya, Komnas HAM juga pernah memanggil Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Dinas PU dan staf, Camat Cilandak dan Lurah Pondok Labu.
Yang dibahas dalam pertemuan itu lebih ke teknis, bagaimana cara mengeringkan kampung itu dari banjir. Dalam pertemuan disimpulkan cara mengatasi banjir salah satu jalan adalah menambahkan kedalaman sungai. Selain menambah kedalaman, mereka juga menjanjikan pembebasan lahan untuk menyelesaikan pembuatan waduk kecil, setidaknya dalam dua minggu. Upaya lainnya, pengadaan pompa air untuk menyedot air luapan.
Terkait soal banjir itu, Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Novizal mengimbau warga Kampung Pulo yang terendam banjir untuk tidak khawatir. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran dana darurat mengatasi banjir.
"Kami punya anggaran darurat bisa dipakai hingga 31 Oktober. Dengan anggaran darurat ini kita tidak perlu melakukan lelang. Yang telah terpakai itu Rp600 juta," kata Novizal kepada wartawan usai melakukan dialog dengan warga Kampung Pulo, Pondok Labu, Jakarta, seperti dikutip okezone.
Selain itu, saat ini untuk mengerjakan pelebaran Kali Krukut, pihaknya telah menambahkan alat berat. Bahkan untuk memaksimalkan pembangunan waduk dan normalisasi kali, pihaknya meminjam alat berat dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Mengingat kewenangan penanganan Kali Krukut berada di bawah Pemerintah Pusat. "Sekarang ada tiga alat, mudah-mudahan bisa cepat. Nantinya kali akan dilebarkan dua meter yang memakan lahan milik Marinir," imbuhnya.
Selain itu, untuk penanganan banjir jangka panjang di DKI, pihaknya juga akan membangun waduk di kawasan Brigif, Kelurahan Cipedak. Direncanakan waduk Brigif akan dibangun seluas 11 hektare yang saat ini masih dalam proses pembebasan tanah. "Diharapkan banjir di Kampung Pulo akan berkurang, jadi warga harap bersabar," ungkapnya.
Seperti diketahui, sejak lapangan tembak Marinir diperlebar, Kali Krukut mengalami penyempitan. Akibatnya, ketika hujan deras mengguyur, sungai tak mampu menampung debit air dan akhirnya meluap dan banjirpun tak terhindar.
Warga jadi resah jika banjir sudah melanda. Mereka pun mendesak pemerintah agar membongkar gorong-gorong yang ada di samping lapangan tembak milik Marinir itu. Seorang warga bernama Morris mengaku sedih jika hujan datang. "Saya sebagai ibu ramah tangga di wilayah sini sudah mulai stres.
Begitu juga dengan warga lainnya. Ketika hujan datang pikiran kami langsung ke gorong-gorong itu. Jadi kami akan tenang jika gorong-gorong itu dibongkar," ujar Morris yang tinggal di RT 11 RW 03, Kampung Pulo, Pondok Labu, Jakarta Selatan itu. (lin)
Warga berharap pemerintah segera mengatasi banjir yang cukup meresahkan itu. Selama ini, pelebaran lapangan tembak Markas Marinir-lah yang disebut-sebut sebagai penyebab Kampung Pulo jadi langganan banjir.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) hari ini mengundang Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) untuk menjelaskan soal kebijakan apa yang akan ditempuh untuk menanggulangi banjir itu.
Foke juga diminta menjelaskan mengapa bajir itu bisa terjadi. Namun, hingga berita ini disusun, orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut belum menunjukan tanda-tanda akan memenuhi panggilan. Meskipun sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) melayangkan surat yang mengabarkan Foke bersedia hadir hari ini.
"Kami hanya ingin menanyakan kebijakan saja. Namun agaknya Foke datang atau tidak kami belum bisa memastikan. Foke pernah meminta pihak Komnas HAM yang datang. Tapi ya seharusnya dia yang datang ke sini, karena kami akan meminta penjelasan," tutur Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim kepada Sindonews, Selasa (27/12/2011).
Hari ini, kata Ifdal merupakan panggilan keempat, setelah panggilan sebanyak tiga kali tidak pernah dipenuhi. Pihaknya, lanjut Ifdal, hanya ingin menjembatani antara warga dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir itu.
Sebelumnya, Komnas HAM juga pernah memanggil Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Dinas PU dan staf, Camat Cilandak dan Lurah Pondok Labu.
Yang dibahas dalam pertemuan itu lebih ke teknis, bagaimana cara mengeringkan kampung itu dari banjir. Dalam pertemuan disimpulkan cara mengatasi banjir salah satu jalan adalah menambahkan kedalaman sungai. Selain menambah kedalaman, mereka juga menjanjikan pembebasan lahan untuk menyelesaikan pembuatan waduk kecil, setidaknya dalam dua minggu. Upaya lainnya, pengadaan pompa air untuk menyedot air luapan.
Terkait soal banjir itu, Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Novizal mengimbau warga Kampung Pulo yang terendam banjir untuk tidak khawatir. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran dana darurat mengatasi banjir.
"Kami punya anggaran darurat bisa dipakai hingga 31 Oktober. Dengan anggaran darurat ini kita tidak perlu melakukan lelang. Yang telah terpakai itu Rp600 juta," kata Novizal kepada wartawan usai melakukan dialog dengan warga Kampung Pulo, Pondok Labu, Jakarta, seperti dikutip okezone.
Selain itu, saat ini untuk mengerjakan pelebaran Kali Krukut, pihaknya telah menambahkan alat berat. Bahkan untuk memaksimalkan pembangunan waduk dan normalisasi kali, pihaknya meminjam alat berat dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).
Mengingat kewenangan penanganan Kali Krukut berada di bawah Pemerintah Pusat. "Sekarang ada tiga alat, mudah-mudahan bisa cepat. Nantinya kali akan dilebarkan dua meter yang memakan lahan milik Marinir," imbuhnya.
Selain itu, untuk penanganan banjir jangka panjang di DKI, pihaknya juga akan membangun waduk di kawasan Brigif, Kelurahan Cipedak. Direncanakan waduk Brigif akan dibangun seluas 11 hektare yang saat ini masih dalam proses pembebasan tanah. "Diharapkan banjir di Kampung Pulo akan berkurang, jadi warga harap bersabar," ungkapnya.
Seperti diketahui, sejak lapangan tembak Marinir diperlebar, Kali Krukut mengalami penyempitan. Akibatnya, ketika hujan deras mengguyur, sungai tak mampu menampung debit air dan akhirnya meluap dan banjirpun tak terhindar.
Warga jadi resah jika banjir sudah melanda. Mereka pun mendesak pemerintah agar membongkar gorong-gorong yang ada di samping lapangan tembak milik Marinir itu. Seorang warga bernama Morris mengaku sedih jika hujan datang. "Saya sebagai ibu ramah tangga di wilayah sini sudah mulai stres.
Begitu juga dengan warga lainnya. Ketika hujan datang pikiran kami langsung ke gorong-gorong itu. Jadi kami akan tenang jika gorong-gorong itu dibongkar," ujar Morris yang tinggal di RT 11 RW 03, Kampung Pulo, Pondok Labu, Jakarta Selatan itu. (lin)
()
